Dengan memperkuat kolaborasi antara pendidikan, industri, dan pemerintah, kerja sama internasional, meningkatkan akses ke pendidikan, infrastruktur teknologi, serta memastikan regulasi mendukung pengembangan SDM berkualitas, ekosistem jasa industri di Indonesia dapat tumbuh lebih cepat dan efektif.
Jerman dikenal sebagai negara yang memiliki kemampuan manufaktur canggih dan keahlian teknik, khususnya dalam menyediakan layanan industri berkualitas tinggi. Dengan belajar dari pengalaman Jerman, Indonesia dapat meningkatkan daya saing sektor manufaktur melalui adopsi teknologi AI, investasi dalam riset, dan pengembangan tenaga kerja terampil. Langkah-langkah ini akan mempersiapkan Indonesia menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan mencapai visi pembangunan nasional.
Indonesia mulai tertarik taksi terbang atau mobil terbang yang berpotensi besar untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan konektivitas antarwilayah. Taksi terbang bisa menjadi solusi transportasi alternatif bagi Jakarta, Surabaya, dan Bandung dalam mengatasi kemacetan parah mengingat moda ini cepat dan efisien dengan memanfaatkan ruang udara, sehingga mengurangi beban pada jalan raya.
Industri pipa seamless di Indonesia menjanjikan pertumbuhan, didorong oleh sektor energi, konstruksi, dan manufaktur. Permintaan domestik untuk pipa seamless tinggi, seiring dengan peningkatan eksplorasi dan produksi energi.
Hyundai dan Samsung menunjukkan bagaimana perusahaan besar dapat bertahan dari krisis melalui adaptasi, inovasi, dan restrukturisasi.
Indonesia berkomitmen mengembangkan industri hijau dan sumber daya energi berkelanjutan melalui kebijakan komprehensif. Target pemerintah adalah 23% bauran energi dari sumber terbarukan pada 2025, sebagai bagian dari visi mencapai emisi nol bersih pada 2060. Untuk mendukung transisi ini, pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, panas bumi, dan bioenergi meningkat, didorong oleh insentif fiskal dan kebijakan tarif yang menarik investasi dan mendorong adopsi teknologi energi bersih.
Sektor ini diperkirakan tumbuh 4,02% per tahun, dengan produk perawatan pribadi memimpin pasar. Wamenperin menekankan pentingnya adopsi teknologi modern dan praktik ramah lingkungan.
Perlu alokasi sumber daya manusia (SDM) di setiap instansi yang memang ahli dalam bidang reformasi birokrasi.
Penambahan jumlah kementerian dan lembaga pemerintah di pusat oleh presiden terpilih Prabowo Subianto harus diimbangi dengan meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrasi. Jika tidak, Indonesia akan mengulangi sejarah yang sama.
Dalam lingkungan politik Indonesia yang berubah, pemerintahan Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dalam mengatasi ketidakefisienan birokrasi sambil menargetkan pertumbuhan ekonomi yang ambisius sebesar 8%. Pendekatan untuk mengatur antara refoundation dan reformasi birokrasi Indonesia di bawah kebijakan ekonomi Prabowo, yang biasa disebut "Prabowopolitikonomi," memerlukan strategi yang canggih yang mengharmoniskan transformasi struktural dengan reformasi praktis.
Sejumlah perbaikan perlu mendapat perhatian, terutama dalam efisiensi birokrasi dan koordinasi antara pemangku kepentingan. Begitu juga dengan penyesuaian regulasi dengan kondisi lokal. Regulasi yang ada belum sepenuhnya dapat mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik daerah yang berbeda-beda. Karena itu, diperlukan penyesuaian dan adaptasi regulasi agar dapat diterapkan secara efektif di tingkat lokal.
Program bantuan sosial yang berfokus pada pemberdayaan meningkatkan kemandirian ekonomi dengan mengembangkan keterampilan dan memberikan akses ke modal, sehingga penerima bantuan dapat meningkatkan pendapatan dan mencapai kemandirian finansial.
Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada November nanti, sudah seharusnya para calon bupati, wali kota, dan gubernur menyuarakan program penyediaan "air keran siap minum" gratis setara air mineral kemasan. Kota-kota besar di Indonesia sudah seharusnya menyediakan layanan tersebut. Apalagi jika pemerintahan baru nanti menjalankan program makan siang gratis bagi siswa, di sekolah perlu disediakan air keran siap minum.
Sinta Nuriyah, dalam pidato sambutannya mengatakan walaupun Tap MPR Nomor II/MPR/2001 sudah tidak berlaku, menurut Sinta, pada kenyataannya Tap MPR tersebut masih dipakai sebagai rujukan oleh pemerintah untuk banyak hal. "Salah satunya dalam kaitan kurikulum sejarah yang dipelajari anak-anak di sekolah," ujar Sinta.
Kelompok oligarki menguasai sektor-sektor ekonomi utama yang memungkinkan mereka memengaruhi kebijakan politik dan sosial untuk melayani kepentingan mereka.
