Hingga Juli 2024, utang Indonesia sudah mencapai Rp 8.502,69 triliun. Naik Rp 57,82 triliun dalam satu bulan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus stagnan di level 5,05 persen secara tahunan.
Ekonom senior Faisal Basri mengatakan peningkatan utang dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak berbanding lurus ini terjadi lantaran proses utang yang tidak benar. Hal itu tercermin dari tingginya nilai incremental capital output ratio (ICOR).
Di era Soeharto hingga SBY, kata Faisal, ICOR Indonesia berada di level 4 hingga 4,6. Sedangkan di era Jokowi periode pertama mencapai 6,5 dan pada periode kedua di level 7. BACA SELENGKAPNYA
Tipologi oligarki di Indonesia sangat kompleks dan melibatkan interaksi antara kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Di Indonesia, terbentuknya oligarki modern terjadi selama ekspansi kapitalisme pasar di bawah pemerintahan otoriter Soeharto (1966-1998). Proses tersebut membuka jalan bagi aliansi birokrat yang berkuasa dengan perusahaan-perusahaan besar untuk mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan.
Selama era Orde Baru Soeharto, menurut analis politik Azyumardi Azra, berkembang "oligarki finansial" yang disebut "cukong”, yang terdiri dari orang-orang superkaya yang terkait dengan elite politik. Pada era reformasi, terjadinya liberalisasi politik dan banyaknya pemilihan umum, semakin memperkuat posisi mereka, banyak di antaranya beralih ke peran politik. Penelitian oleh Eve Warburton dari Universitas Nasional Australia menunjukkan bahwa di bawah Presiden Joko Widodo, tokoh-tokoh bisnis telah memperoleh pengaruh politik yang signifikan, yang memperkuat dominasi oligarki. Peran mereka meningkat dalam mengelola lembaga-lembaga negara dan hal itu kini dianggap sah. BACA SELENGKAPNYA
Indonesia memiliki peluang untuk mengikuti jejak industrialisasi Korea Selatan dan Taiwan sebagai peta jalan untuk menjadi negara maju. Model industrialisasi kedua negara ini dapat menjadi referensi berharga bagi Indonesia dan negara lain yang ingin mencapai kemajuan serupa.
Jepang telah berhasil membangun kembali industrinya setelah Perang Dunia II, meluncurkan produk nonmiliter yang kompetitif seperti mobil, elektronik, dan kendaraan komersial. Inti dari pencapaian ini adalah strategi proaktif negara tersebut dalam menciptakan pasar swasta (marketcraft), daripada secara pasif menunggu mekanisme pasar berkembang, seperti yang dicatat oleh Steven K. Vogel dalam karyanya, "Marketcraft: How Governments Make Markets Work."
Pengalaman Korea Selatan dan Taiwan menyerupai kisah Cinderella masa kini dalam sektor industri. Narasi yang memukau ini menunjukkan bagaimana kedua negara itu, yang dulunya sebagian besar adalah agraris dengan tingkat pendidikan rendah (SD-SMP), telah mengatasi berbagai tantangan untuk bertransformasi menjadi negara industri maju dalam waktu sangat singkat, hanya tiga dekade sejak tahun 1970-an. Lompatan dramatis ini jauh melampaui sejarah industrialisasi negara-negara Barat, yang biasanya membutuhkan waktu 40 hingga 100 tahun untuk mencapai kemajuan serupa.
Meskipun Korea Selatan dan Taiwan masing-masing mengadopsi pendekatan yang unik dan konteks sejarah yang berbeda, mereka memiliki beberapa kesamaan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Korea Selatan cenderung lebih mengandalkan konglomerat besar yang dikenal sebagai chaebol, sedangkan Taiwan berfokus pada pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dan diversifikasi industri. Taiwan memiliki sistem politik yang lebih demokratis lebih awal daripada Korea Selatan, yang mengalami pemerintahan otoriter selama periode awal industrialisasi.
Berikut beberapa ciri utama kebijakan dan pendekatan dalam pelaksanaan industrialisasi di Korea Selatan dan Taiwan.
1. Intervensi Pemerintah yang Kuat. Negara menciptakan pemain pasar dan membantu agar industri bisa tumbuh dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah Korea Selatan, terutama di bawah kepemimpinan Park Chung-hee, memainkan peran yang sangat sentral dalam mengarahkan perekonomian. Pemerintah mendukung konglomerat besar yang dikenal sebagai chaebol (seperti Samsung, Hyundai, dan LG) melalui kebijakan insentif, subsidi, serta pembiayaan. Negara mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang dianggap strategis, seperti baja, otomotif, elektronik, dan teknologi informasi. Di Taiwan, pemerintah juga memainkan peran penting tetapi dengan pendekatan yang sedikit berbeda. Taiwan berfokus pada pengembangan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) dan mendorong diversifikasi industri. Pemerintah mendirikan kawasan industri dan pusat penelitian untuk membantu perusahaan mengakses teknologi dan meningkatkan kapasitas produksi.
2. Ekspor sebagai Mesin Pertumbuhan. Kedua negara ini mengadopsi strategi industrialisasi yang berorientasi ekspor. Mereka memanfaatkan pasar internasional sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi, mengimpor teknologi dan komponen yang diperlukan, lalu memproses dan mengekspornya kembali sebagai produk jadi. Produk-produk elektronik, tekstil, dan otomotif menjadi andalan ekspor yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Investasi dalam Pendidikan dan Keterampilan. Di Korea Selatan, bidang pendidikan menempati prioritas tinggi dalam kebijakan nasional, dengan fokus pada peningkatan literasi dan keterampilan teknis yang dibutuhkan dalam industri. Hal ini menciptakan tenaga kerja yang sangat terampil, yang menjadi aset penting dalam mendukung transformasi industri negara. Taiwan juga menekankan pendidikan, terutama dalam bidang teknologi dan sains. Investasi besar-besaran dalam pendidikan menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, yang mendukung pertumbuhan industri teknologi tinggi seperti semikonduktor, di mana Taiwan kini menjadi pemain utama global.
4. Reformasi Agraria dan Pembangunan Pedesaan. Pada tahap awal industrialisasi, Korea Selatan melakukan reformasi agraria yang mendistribusikan tanah kepada para petani, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan produksi pangan. Reformasi ini juga memberikan basis modal bagi perkembangan sektor industri melalui penjualan hasil tani. Taiwan melakukan reformasi agraria serupa, yang mendistribusikan tanah kepada petani dan mengurangi pengaruh pemilik tanah besar. Hal ini menciptakan stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan, yang pada gilirannya mendukung ekspansi industri.
5. Pembangunan Infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang kuat menjadi dasar penting bagi industrialisasi di kedua negara. Investasi besar dalam infrastruktur fisik seperti jalan, pelabuhan, dan listrik memungkinkan industri untuk berkembang dengan cepat dan efisien.
6. Adaptasi Teknologi dan Inovasi. Korea Selatan telah beralih dari sekadar mengimpor teknologi menjadi mengembangkan teknologinya sendiri melalui investasi signifikan dalam penelitian dan pengembangan. Transformasi ini terlihat jelas dalam pengembangan industri berteknologi tinggi, khususnya di sektor elektronik dan otomotif. Demikian pula Taiwan memprioritaskan penelitian dan pengembangan, khususnya di industri semikonduktor dan teknologi informasi. Perusahaan Manufaktur Semikonduktor Taiwan (TSMC) merupakan contoh keberhasilan Taiwan dalam menciptakan teknologi kelas dunia. BACA SELENGKAPNYA
Sistem perpajakan Indonesia menyimpang dari prinsip-prinsip redistribusi yang adil. Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 100 triliun secara tidak proporsional, seperti yang diungkapkan Kementerian Keuangan baru-baru ini, menguntungkan orang kaya. Karena itu, Kementerian Keuangan menyerukan perbaikan sistem perpajakan untuk memastikan keadilan. Pemungutan pajak harus adil, berdasarkan kemampuan wajib pajak, dan didasarkan pada kerangka hukum yang jelas, yang menjamin kepastian, kemudahan pembayaran, dan efisiensi (Adam Smith, 2007, dalam Azmiya dan Rusydiasas, 2013).
Pajak harus proporsional dengan pendapatan, memberikan manfaat bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, diterapkan secara adil, dan tidak melebihi nilai obyek kena pajak. Prinsip-prinsip ini penting untuk sistem pajak yang efektif dan adil yang mendorong pemerataan sosial (W.J. Langen, 2022).
Agar selaras dengan prinsip perpajakan yang adil diperlukan penerapan sistem pajak progresif untuk orang kaya. Kebutuhan penerapan sistem pajak progresif ini sangat mendesak. Alasannya, pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto mempunyai program yang membutuhkan dana besar, yaitu makan siang bergizi gratis bagi siswa untuk mengatasi kekurangan gizi yang menghambat pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pendanaan program tersebut antara lain bisa bersumber dari penerimaan pajak progresif.
Program Makan Siang Gratis di Beberapa Negara
Penelitian menunjukkan program makan siang gratis bisa meningkatkan hasil akademik, mengurangi kerawanan pangan, mengatasi obesitas, dan mengurangi perilaku negatif di sekolah, mendorong inklusi sosial, dan mengurangi stigma kemiskinan. Program makan siang gratis juga bisa meningkatkan prestasi akademik, kesehatan, dan ekonomi keluarga (Budiantoro, 2024).
Sejumlah negara telah mengadopsi berbagai model pendanaan untuk inisiatif makan siang gratis di sekolah. Di AS, Program Makan Siang Sekolah Nasional (NSLP) didanai pemerintah federal. Swedia menyediakan makan siang gratis yang didanai pajak daerah. Program Gakko Kyushoku di Jepang menerima subsidi nasional dan daerah, dengan kontribusi orang tua, dan Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) di Brasil didanai pemerintah federal. Program serupa di India didukung pemerintah pusat dan negara bagian. Di Inggris, Makan Sekolah Gratis (FSM) didanai oleh pemerintah pusat untuk keluarga berpenghasilan rendah.
Di Filipina, Program Pemberian Makanan Berbasis Sekolah (SBFP), yang dikelola Kementerian Pendidikan bekerja sama dengan berbagai organisasi, telah menanggulangi kekurangan gizi sejak tahun 2019, yang berdampak positif pada 13,2% anak usia sekolah. BACA SELENGKAPNYA
Sejak tahun 2021, the Prakarsa bersama jejaring Tax-Justice Network di tingkat internasional mengampanyekan penerapan pajak kekayaan secara global. Implementasi pajak kekayaan semakin menemukan relevansinya di tengah krisis ekonomi global yang diakibatkan krisis iklim, perang, dampak pandemi Covid-19, dan pertarungan dagang antarnegara.
Di tengah situasi sulit tersebut, ironisnya, justru jumlah orang superkaya HNWI (high-net worth individual) bertambah dan jumlah kekayaan HNWI semakin meningkat pada masa krisis. Di Indonesia HNWI meningkat, jumlah orang Indonesia dengan nominal kekayaan di atas US$ 1 juta hampir 172 ribu orang pada tahun 2020, meningkat sebesar 62 persen dibandingkan tahun 2019. Forbes (2022) mencatat total gabungan aset bersih 50 orang terkaya di Indonesia meningkat 22 persen, dari US$ 133 miliar (sekitar Rp 1.938 triliun) pada tahun 2020 menjadi US$ 162 miliar (sekitar Rp 2.324 triliun) pada tahun 2021, hampir setara dengan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun 2020.
Pajak kekayaan menjadi opsi sumber pendapatan domestik dan dapat mendongkrak pendapatan negara secara signifikan guna mendanai program sosial, menciptakan pemerataan ekonomi dan mendanai program pembangunan lainnya. Perkiraan yang disajikan oleh Universitas Greenwich, Prancis, menunjukkan bahwa pajak progresif atas kekayaan bersih dapat menghasilkan pendapatan antara 3 persen dan 10,8 persen dari produk domestik bruto (PDB). BACA SELENGKAPNYA
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memandang upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia harus dimulai dari memperkuat demokrasi.
Kelompok oligarki menguasai sektor-sektor ekonomi utama seperti sumber daya alam, perbankan, tanah, telekomunikasi, media, dan infrastruktur, yang memungkinkan mereka memengaruhi kebijakan politik dan sosial untuk melayani kepentingan mereka.
Indonesia memiliki peluang untuk mengikuti jejak industrialisasi Korea Selatan dan Taiwan sebagai peta jalan untuk menjadi negara maju. Model industrialisasi kedua negara ini dapat menjadi referensi berharga bagi Indonesia dan negara lain yang ingin mencapai kemajuan serupa.
Implementasi pajak kekayaan semakin menemukan relevansinya di tengah krisis ekonomi global yang diakibatkan krisis iklim, perang, dampak pandemi Covid-19, dan pertarungan dagang antarnegara.
Penelitian menunjukkan program makan siang gratis bisa meningkatkan hasil akademik, mengurangi kerawanan pangan, mengatasi obesitas, dan mengurangi perilaku negatif di sekolah, mendorong inklusi sosial, dan mengurangi stigma kemiskinan.
Kelima negara tersebut, yaitu Korea Selatan, Argentina, Selandia Baru, Taiwan, dan Chili, mempunyai mekanisme atau kebijakan untuk membuat regulasi atau mendirikan lembaga untuk tujuan demokratisasi ekonomi.
