Jurnal RPK-PKB | RINGKASAN MEDIA | Penulis: Tim RPK
Ekonomi Amerika Serikat disebut sudah memasuki jurang resesi. Tanda-tandanya terlihat dari tren perlambatan ekonomi AS dalam satu tahun terakhir. Kuartal II 2024, ekonomi AS hanya tumbuh 2,8 persen. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi AS pada kuartal III dan IV tahun lalu yang mencapai 4,9 persen dan 3,4% secara beruntun.
Chief Economist Citi Indonesia Helmi Arman mengatakan salah satu indikator AS kian dekat dengan jurang resesi adalah semakin tingginya jumlah pengangguran. Pada Juli lalu, persentase pengangguran di AS sudah mencapai 4,3 persen. Naik sekitar 0,2 persen dari angka pengangguran bulan sebelumnya yang hanya 4,1 persen.
“Kalau dilihat tren-tren data Amerika Serikat dalam beberapa minggu terakhir ini semakin menunjukkan bahwa sektor manufaktur di sana semakin melemah dan tekanan inflasi semakin turun walaupun belum mencapai 2 persen inflasinya," ujarnya.
Perlambatan ekonomi AS dianggap bakal berdampak pada ekonomi Indonesia. Direktur Eksekutif Center of Economic and Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan salah satu dampaknya adalah kian melemahnya kinerja ekspor Indonesia. Sebab, negeri Abang Sam ini merupakan negara tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia.
Dengan melemahnya ekonomi AS dikhawatirkan permintaan terhadap komoditas ekspor Indonesia juga akan menurun. "Jadi kalau permintaan domestik Amerika melemah tentu efeknya juga pada kinerja ekspor Indonesia," ujar Bhima.
Saat ekonomi AS terpuruk akibat krisis mortgage pada tahun 2008, ekonomi Indonesia yang sedang baik-baik saja kala itu ikut merosot. Pada tahun 2009, ekonomi Indonesia ikut terkontraksi dari 6,1 persen pada tahun sebelumnya menjadi hanya 4,5 persen. Aktivitas ekspor juga ikut ambruk 9,7 persen. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) longsor hingga 50 persen.
Jika benar resesi AS bakal melemahkan ekonomi Indonesia, kemungkinan besar akan ada sejumlah sektor industri yang bakal terdampak. Sektor-sektor non-primer seperti pariwisata, hiburan, furniture, elektronik, hingga ekonomi diprediksi menjadi yang paling terdampak. Meski begitu, ada juga sektor yang diperkirakan akan cukup resilien dengan resesi, yakni konsumsi, telekomunikasi, dan utilitas.
Problemnya sekarang kondisinya berbeda. Jika pada 2007-2009, dampak resesi AS bisa diredam oleh sektor konsumsi, sekarang kemungkinan itu semakin kecil. Pasalnya, sektor konsumsi selalu ditopang oleh kalangan ekonomi menengah. Sedangkan sekarang, konsumsi kelas menengah justru tengah melemah.
Riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI menunjukkan daya beli masyarakat kelas menengah mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Dari total konsumsi calon kelompok kelas menengah dan kelas menengah sepanjang 2023 yang sebanyak 82,3 persen, kelas menengah hanya menyumbang 34,7 persen. Turun 7,2 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.
LPEM UI mencatat 8,5 juta kelas menengah turun ke kelas ekonomi yang lebih rendah selama periode 2018-2023. Dari sekitar 60 juta jiwa pada 2018 menjadi hanya 52 jiwa pada 2023. Peneliti LPEM UI Teuku Riefky mengatakan kelompok ini diduga kesulitan mencari pekerjaan yang layak atau masih mengandalkan pekerjaan informal sehingga daya beli mereka rentan dan kerap tergerus inflasi.
Mantan Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Thomas Lembong, mengatakan kondisi kelas menengah di Indonesia saat ini semakin terhimpit. Indikatornya terlihat dari pembelian kendaraan bermotor yang terus menyusut setiap tahunnya. Ini, kata Tom, menandakan daya beli masyarakat kelas menengah kian menurun.
Penjualan mobil turun sekitar 15 persen per tahun. Sedangkan sepeda motor turun sekitar 5 juta per tahun. “Berarti dalam 10 tahun terakhir jumlah sepeda motor yang terjual setiap tahunnya turun hampir kira-kira 35 persen,” ujar Tom Lembong.
Salah satu yang menyebabkan ekonomi Indonesia rentan terhadap resesi dari negara lain adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Ini juga yang turut menyebabkan ekonomi Indonesia sulit bertumbuh.
"Pak Anies sudah berkali-kali mengatakan bahwa kekuatan kita bukanlah sumber daya alam, kekuatan atau aset kita adalah manusia, warga kita. Kalau kita lihat fakta di seluruh dunia kebanyakan negara yang kaya dengan sumber daya alam itu biasanya miskin dan banyak negara yang tidak punya sumber daya alam itu malah kaya seperti Jepang, Singapura, dan Taiwan," kata Tom.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar memandang salah satu yang menyebabkan ekonomi Indonesia rentan dan sulit bertumbuh adalah adanya ketidakadilan. Ketidakadilan yang dimaksud itu terkait pajak antara si miskin dan si kaya atau setidak-tidaknya kalangan menengah dengan kalangan menengah atas.
Sebab itu, kata Gus Muhaimin, penting untuk Indonesia memperhatikan ketidakadilan ini. Diperlukan adanya perbedaan pajak antara kalangan menengah dengan kelas menengah atas. "Kita harus punya keyakinan bahwa 100 orang kaya kita pajaki. Secara bersamaan kita turunkan pajak kelas menengah," ucap Muhaimin Iskandar.
“Kita harus punya keyakinan bahwa 100 orang kaya kita pajaki. Secara bersamaan kita turunkan pajak kelas menengah."
-- Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB)
Bank Dunia mengkategorikan kelas menengah sebagai individu yang menikmati keamanan ekonomi dan cenderung tidak memiliki kekhawatiran untuk jatuh miskin. Ciri utama kelas menengah ini adalah mereka membelanjakan pendapatannya untuk konsumsi barang-barang non-esensial . Atau pengeluarannya sudah lebih dari sekadar untuk bertahan hidup. Lalu, siapa saja sebenarnya yang termasuk dalam kelas menengah ini?
Mandiri Institute dan LPEM FEB UI - dalam dua laporan berbeda - sama-sama memisahkan kelas ekonomi masyarakat ke dalam lima kategori: (1) miskin, (2) rentan, (3) menuju/calon kelas menengah, (4) menengah, dan (5) kelas atas. Warga miskin adalah individu dengan pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan (GK). Kelas rentan memiliki pengeluaran per kapita antara 1 sampai 1,5 kali GK. Mereka yang menuju kelas menengah memiliki pengeluaran per kapita antara 1,5 sampai 3,5 kali GK dan kelas menengah memiliki pengeluaran per kapita antara 3,5 sampai 17 kali GK. Sementara itu, kelas atas adalah individu dengan pengeluaran per kapita lebih dari 17 kali GK.
Terlepas dari perdebatan soal terlalu rendahnya garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah (Badan Pusat Statistik/BPS) , persoalan terkini yang hangat dibicarakan adalah banyaknya kelas menengah yang “turun kasta” . BPS mencatat, jumlah kelas menengah kita justru turun menjadi calon kelas menengah dan kelompok rentan mencapai 8,5 juta orang atau 18,8 persen populasi. Mengapa kelas menengah ini penting dan apa sebenarnya kontribusi kelas menengah ini dalam perekonomian?
Tentu saja kelas menengah ini memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Sebab, mereka adalah pendorong konsumsi domestik utama sehingga menciptakan permintaan yang stabil bagi industri lokal. Kelas menengah juga memiliki kemampuan untuk menabung dan berinvestasi yang akan digunakan menjadi sumber modal bagi bank untuk disalurkan sebagai kredit produktif. Banyak usaha kecil dan menengah (UKM) didirikan oleh kelas menengah. Layanan pendidikan, kesehatan, hiburan, dan pariwisata juga banyak diciptakan untuk memenuhi kebutuhan kelas menengah ini. Tak hanya itu, secara makro, kelas menengah adalah pembayar pajak utama yang penting bagi negara. Kontribusi-kontribusi ini menunjukkan bahwa kelas menengah yang kuat dan stabil sangat penting bagi sebuah bangsa. Oleh karena itu, jika kelas menengah ini “sakit” atau mengalami kesulitan secara ekonomi, dampaknya bisa sangat buruk bagi perekonomian nasional.
"Jika kelas menengah mengalami kesulitan ekonomi,
dampaknya bisa sangat buruk bagi perekonomian nasional."
Setidaknya ada enam (6) tanda atau indikator yang dapat menunjukkan bahwa kelas menengah di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Pertama, penurunan daya beli. Kemampuan belanja kelas menengah menurun karena belakangan terjadi kenaikan harga-harga barang pokok dan jasa. Lonjakan pengeluaran kebutuhan primer seperti makanan, tidak diiringi dengan kenaikan pendapatan kelas menengah. Hal ini membuat ruang belanja untuk kebutuhan sekunder dan tersier - seperti pakaian, sepatu, sampai sepeda motor dan mobil - harus tertunda. Inflasi barang kebutuhan pokok ini suka tidak suka juga menggerogoti daya beli kelas menengah . Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) mencatat, penjualan motor nasional turun 1,1% year on year (YoY) menjadi 2.154.226 unit pada Januari-April 2024, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2.178.396 unit . Bahkan, untuk kendaraan roda empat atau mobil, turun hingga 19,4 persen (YoY) atau selisih 98.415 unit dibanding tahun sebelumnya sesuai data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) pada Januari-Juni 2024.
Kedua, peningkatan rasio utang rumah tangga. Lebih banyak keluarga kelas menengah yang bergantung pada pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan data BPS yang diolah Mandiri Institute, pada 2023 sebanyak 0,25% rumah tangga Indonesia pengguna pinjaman online atau pinjol adalah kelas menengah dan 0,21%. adalah dari kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class). Data lain menunjukkan, di Indonesia ada sekitar 13,4 juta orang di Indonesia berutang menggunakan layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater per Desember 2023 . Pengguna pay later paling banyak adalah generasi milenial yang lahir antara tahun 1981 hingga 1996, dengan kredit macet generasi milenial mencapai Rp 1,27 triliun dari total Rp 2,12 triliun catatan kredit macet per Desember 2023.
Ketiga, penurunan tabungan. Kelas menengah saat ini memiliki lebih sedikit uang yang bisa disisihkan untuk tabungan atau investasi. Karena itu muncul istilah “mantab” atau “makan tabungan”. Data dari Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) periode November 2023 menunjukkan bahwa tren penurunan tingkat tabungan kelas menengah ini sudah berlangsung sejak akhir tahun lalu, di mana alokasi pendapatan untuk menabung mengalami penurunan dari 15,7 persen menjadi 15,4 persen . Di sisi lain, alokasi pendapatan untuk membayar cicilan pinjaman meningkat. Sebaliknya, alokasi pendapatan untuk membayar utang meningkat dari 8,8 persen menjadi 9,3 persen.
Keempat, perubahan pola konsumsi. Turunnya daya beli dan tabungan di satu sisi, serta naiknya cicilan dan pengeluaran di sisi lain, akhirnya mendorong kelas menengah untuk mengubah pola konsumsinya menjadi lebih hemat. Mereka beralih ke produk atau layanan yang lebih murah, mengurangi pengeluaran untuk hiburan atau barang non-esensial lainnya. Memang kelas menengah tetap berkunjung ke mal dan pusat perbelanjaan lainnya, namun terjadi pengurangan belanja mereka. Data dari Mandiri Spending Index menunjukkan jumlah kunjungan ke pusat perbelanjaan meningkat sebesar 3,3% pada tahun 2024, akan tetapi rata-rata nilai belanjaan dalam keranjang konsumen justru turun sebesar 0,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kelima, peningkatan pengangguran atau underemployment di kalangan profesional. Tak hanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor industri yang menjadi penyebab turunnya daya beli, tetapi banyaknya orang dengan pendidikan tinggi yang kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kualifikasi mereka, juga menjadi hal yang patut diwaspadai. Fenomena ini tidak terjadi di pertengahan tahun ini saja, tetapi sudah terjadi sejak pandemi Covid-19. Studi dari Setyanti & Finuliyah (2022) menemukan bahwa selama masa pandemi Covid-19, terjadi pengangguran terdidik di seluruh provinsi di Indonesia dengan rata-rata 24,9% dari total angkatan kerja terdidik di tiap-tiap provinsi. Bahkan penganggur dengan pendidikan S1-S3 berjumlah lebih tinggi (65,54%) dibandingkan lulusan D1-D4 (34,46%). Dengan tingginya angka pengangguran terselubung ataupun terdidik ini, tentu akan menurunkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, situasi ini jika dibiarkan juga dapat menyebabkan meluasnya rasa frustrasi, stres atau tekanan mental, serta ketegangan sosial dalam rumah tangga kelas menengah.
Keenam, ketidakpastian penjualan properti kelas menengah. Prospek sektor properti global di 2024 memang masih diwarnai ketidakpastian, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang juga masih berjalan lambat. “Untungnya”, pasar properti kita relatif masih konvensional atau tradisional, sehingga situasi global tidak sepenuhnya mempengaruhi pasar dalam negeri. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Tapak, misalnya, baik KPR Tapak tipe kecil (s.d. 21 M2), menengah (22 s.d. 70 M2), dan besar (> 70 M2), masih mengalami pertumbuhan. Diperkirakan, pertumbuhan yang tinggi pada KPR Tapak tipe kecil ini ditopang oleh pertumbuhan dari KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Walau demikian, dengan tren daya beli kelas menengah dan bawah yang sedang menurun, tampaknya mereka harus “mengencangkan ikat pinggang” agar tetap bisa membayar cicilan KPR ini. Tentu saja situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Untuk mengatasi berbagai tekanan yang dihadapi oleh kelas menengah di Indonesia, perlu adanya kebijakan yang terfokus pada penguatan daya beli dan stabilitas ekonomi. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menurunkan beban pajak bagi kelas menengah, memperluas akses ke pendidikan dan pelatihan kerja yang lebih relevan, serta menyediakan insentif untuk menabung dan berinvestasi. Selain itu, upaya untuk menjaga stabilitas harga barang-barang pokok dan memperkuat regulasi di sektor kredit juga penting untuk mencegah peningkatan utang yang tak terkendali, termasuk dengan memberantas judi online (judol) dan pinjol ilegal. Jangan sampai kelas menengah kita benar-benar sakit parah dan semakin terjepit, sehingga banyak yang jatuh ke jurang kerentanan dan kemiskinan.
Kelas menengah Indonesia adalah kelompok masyarakat berpenghasilan antara Rp 3,6 juta hingga Rp 14,4 juta per bulan, dengan daya beli yang meningkat, memiliki kebiasaan konsumsi modern, dan gaya hidup dinamis. Kelompok ini sebagian besar terdiri dari kaum milenial perkotaan dan Gen Z berusia 20 hingga 40 tahun. Mereka berpendidikan tinggi dan memprioritaskan pengeluaran untuk hiburan, hobi, dan pendidikan anak, sambil bercita-cita memiliki rumah, kendaraan, dan teknologi. Mereka juga menyadari pentingnya asuransi dan investasi jangka panjang.
Hasil kajian Center Strategic and International Studies (2019) memperlihatkan terdapat perbedaan karakteristik kelas menengah di daerah urban dan rural, terutama dalam hal pendapatan dan pola konsumsi. Kelas menengah di daerah rural memiliki tantangan yang lebih besar dalam mengakses layanan publik dan infrastruktur. Sementara itu, penelitian Universitas Indonesia (2018) mengatakan kelas menengah cenderung memiliki preferensi politik yang moderat dan mementingkan stabilitas ekonomi.
Kelas menengah sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan kontribusi sekitar 50,7% dari pendapatan pajak nasional, yang mendanai pembangunan publik dan infrastruktur. Mereka menyumbang setengah dari konsumsi rumah tangga, meskipun hanya seperlima dari populasi, dan memainkan peran penting dalam stabilitas sosial-ekonomi dan politik. Secara historis, kesadaran politik mereka telah memengaruhi transisi besar di negara ini. Namun, banyak di antara kelas menengah yang rentan terhadap guncangan ekonomi, dan penurunan baru-baru ini dapat menjadi pertanda krisis ekonomi.¹
Resesi ekonomi saat ini telah mengurangi daya beli kelas menengah Indonesia karena pendapatan yang stagnan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pemotongan gaji, sementara kenaikan harga kebutuhan pokok semakin membebani anggaran mereka.² Kelas menengah menjadi lebih selektif, mengurangi pengeluaran yang tidak penting dan beralih ke produk yang terjangkau. Banyak yang memanfaatkan tabungan untuk kebutuhan sehari-hari, dan investasi jangka panjang seperti pembelian rumah atau kendaraan ditunda. Kekhawatiran tentang keamanan kerja dan mempertahankan standar hidup tersebar luas di kalangan kelas menengah.
Kelas menengah di Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang cukup berat di tengah resesi saat ini. Namun, sebagian masih dapat mempertahankan posisinya dengan melakukan penyesuaian gaya hidup dan strategi keuangan yang lebih hemat.
Resesi ekonomi dan krisis kesehatan pandemi Covid-19 menjadi penyebab menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Bank Mandiri menunjukkan proporsi kelas menengah di Indonesia turun dari 21,45% pada 2019 menjadi hanya 17,44% pada 2023. Sementara itu, jumlah masyarakat rentan meningkat dari 68,76% pada 2019 menjadi 72,75% pada 2023.
Penurunan jumlah kelas menengah ini disebabkan antara lain oleh melemahnya daya beli kelas menengah atas akibat inflasi tinggi dan perlambatan ekonomi global.³ Banyak kelas menengah yang beralih profesi menjadi pekerja mandiri (freelancer) yang belum tercatat dengan baik. Dampak pandemi Covid-19 yang mendorong pola kerja remote/work from home, sehingga banyak kelas menengah yang keluar dari perusahaan-perusahaan.4
Bagi kelas menengah, resesi ekonomi berdampak negatif terhadap sektor properti, otomotif, pendidikan, dan asuransi kesehatan, serta wisata. Namun beberapa sektor yang terkait dengan digitalisasi, kebutuhan dasar, dan layanan berbasis teknologi cenderung menunjukkan perkembangan yang lebih positif di kalangan kelas menengah.
Hal ini bisa dijelaskan dengan konsep pertumbuhan kontra-siklus (concept of counter-cyclical growth) (Aghion, P., Farhi, E., & Kharroubi, E. 2015). Teori ini menyatakan bahwa industri-industri tertentu berkembang pesat selama kemerosotan ekonomi karena adanya pergeseran perilaku konsumen dan permintaan barang dan jasa penting. Teori pertumbuhan kontra-siklus menyoroti bagaimana sektor-sektor tertentu tidak hanya dapat bertahan tetapi juga berkembang selama resesi ekonomi global, sehingga menciptakan peluang bagi kelas menengah. Dengan berfokus pada layanan penting, beradaptasi dengan perilaku konsumen, dan memanfaatkan perubahan struktural, sektor-sektor ini dapat berkontribusi pada ketahanan dan pemulihan ekonomi.
Perubahan struktural dalam ekonomi selama resesi juga dapat menyebabkan munculnya peluang baru. Misalnya, konsep pengembangan layanan baru. Konsep ini memadukan kekuatan dari sektor jasa dan manufaktur untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan, yang dapat menjadi hal yang krusial selama masa resesi ekonomi.6 Pendekatan ini membantu perekonomian menyeimbangkan kembali dan beradaptasi. Hal ini berpotensi terciptanya lapangan kerja dan peningkatan standar hidup bagi kelas menengah.
Layanan berbasis teknologi cenderung menunjukkan
perkembangan yang lebih positif di kalangan kelas menengah.
Sektor-sektor yang terkait dengan digitalisasi, kebutuhan dasar, dan layanan berbasis teknologi cenderung menunjukkan perkembangan yang lebih positif di kalangan kelas menengah. Di sektor digital/teknologi, terdapat peningkatan penggunaan layanan digital, e-commerce, dan platform streaming untuk memenuhi kebutuhan hiburan dan gaya hidup. Selain itu, tumbuh minat kelas menengah untuk berinvestasi di sektor startup teknologi atau saham perusahaan digital. Saat resesi juga terjadi peningkatan minat kelas menengah untuk mengakses layanan pendidikan online yang lebih murah dan platform pembelajaran jarak jauh dan kursus online.
Sektor teknologi dan digital telah menjadi sumber lapangan pekerjaan baru bagi kelas menengah, terutama dengan berkembangnya e-commerce, gig economy, dan pekerjaan berbasis platform digital. Hal ini memungkinkan kelas menengah untuk memperoleh pendapatan tambahan atau alternatif saat terjadi guncangan ekonomi. Dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital, kelas menengah dapat lebih tahan terhadap dampak resesi ekonomi, seperti mempertahankan konektivitas sosial, akses ke informasi, dan layanan penting lainnya.
Di Indonesia, ekonomi digital diproyeksikan akan tumbuh hingga 8 kali lipat dari 4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2020 menjadi sekitar 34% pada 2030, mencapai Rp 4.531 triliun. Hal ini menunjukkan potensi besar pertumbuhan sektor digital di tengah tantangan ekonomi.7 Sektor-sektor yang akan berkontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi digital Indonesia antara lain e-commerce (34%), B2B (13%), dan healthtech (8%). Diversifikasi dalam sektor digital memungkinkan pertumbuhan yang lebih resilien.
India dan Cina menjadi contoh bagaimana sektor teknologi/digital justru tumbuh sekitar 7,2% pada tahun 2020, di tengah pandemi dan kontraksi ekonomi secara keseluruhan. Perusahaan-perusahaan teknologi besar di India seperti TCS, Infosys, dan HCL Technologies mampu mempertahankan pertumbuhan positif pada tahun 2020. Sektor e-commerce dan fintech di India juga meningkat signifikan selama pandemi, didorong oleh meningkatnya adopsi digital oleh konsumen. Pemerintah India juga mendorong inisiatif-inisiatif seperti "Digital India" untuk mempercepat transformasi digital dan meningkatkan daya saing sektor tersebut.
Pengalaman Cina saat menghadapi pandemi Covid-19, ekonomi digital Cina diproyeksikan tumbuh 9% pada 2020, meskipun PDB Cina secara keseluruhan hanya tumbuh 2,3% akibat pandemi. Sektor-sektor digital seperti e-commerce, fintech, dan teknologi digital lainnya menjadi mesin pertumbuhan utama bagi ekonomi Cina. Perusahaan teknologi raksasa Cina seperti Alibaba, Tencent, dan Baidu mampu mempertahankan kinerja yang kuat selama masa sulit. Pemerintah Cina juga gencar mendorong kemajuan teknologi digital sebagai prioritas strategis untuk memperkuat daya saing ekonominya.8
Cina telah memfasilitasi dan mendorong pengembangan platform digital buatan lokal seperti WeChat, Weibo, Alibaba, dan JD.com. Dengan membatasi akses internet, Cina mengarahkan pemanfaatan internet dan perilaku online warganya untuk memaksimalkan potensi pasar dalam negeri.
Secara ringkas bisa dikatakan pengalaman India dan Cina menunjukkan bahwa sektor digital dan teknologi dapat menjadi sumber pertumbuhan yang tangguh bahkan saat menghadapi tekanan ekonomi. Faktor-faktor pendukung seperti kebijakan pemerintah yang pro-digital dan kekuatan perusahaan-perusahaan teknologi besar berkontribusi pada tren ini.
Tumbuhnya sektor teknologi dan digital selama masa resesi ekonomi telah memberikan beberapa manfaat penting bagi kelas menengah di Indonesia, membantu mereka mempertahankan daya tahan ekonomi dan kesejahteraan.
Selain sebagai peluang, kemajuan teknologi memainkan peran penting bagi sektor lain selama resesi. . Dengan mendorong inovasi, meningkatkan efisiensi, dan menanggapi perubahan perilaku konsumen, teknologi memungkinkan perusahaan untuk menavigasi tantangan ekonomi dan muncul lebih kuat. Kemampuan untuk memanfaatkan teknologi secara efektif dengan demikian dapat menciptakan peluang signifikan untuk pertumbuhan, bahkan dalam kondisi ekonomi yang buruk. Bukti historis memperlihatkan pandemi Covid-19 memacu pertumbuhan telehealth, teknologi kerja jarak jauh, dan platform e-commerce. Perusahaan yang beradaptasi dengan tuntutan baru ini dapat menciptakan aliran pendapatan baru dan memperluas kehadiran pasar mereka, yang menunjukkan potensi transformatif teknologi selama masa resesi ekonomi.10
Bukti lain adalah resesi tahun 2008-2009 mendorong kemajuan teknologi, termasuk pengembangan 4G LTE, yang bertujuan meningkatkan efisiensi. Analis memperkirakan tren serupa dalam resesi saat ini dan masa mendatang, dengan inovasi di bidang seperti 5G, otomatisasi, dan kecerdasan buatan muncul sebagai solusi untuk tantangan ekonomi yang mendesak, seperti kekurangan tenaga kerja.11
Di tengah krisis ekonomi, ada harapan bagi kelas menengah yang menurut Studi McKinsey & Company (2012) akan menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia pada masa depan. Menurut kajian tersebut pada tahun 2030, jumlah kelas menengah diperkirakan akan menjadi 141 juta orang.
Catatan Kaki:
1. Lihat Mengintip Peran Kelas Menengah ke Ekonomi RI, Besarkah?
Oleh Sugeng Bahagijo (Direktur Eksekutif RPK)
|
Indonesia diprediksi akan menjadi negara maju pada tahun 2045. Tetapi, untuk ke sana, Indonesia memerlukan kelas menengah lebih luas. Kata kuncinya adalah pada lebih luas. Sebab, tanpa kelas menengah yang luas, hampir tidak mungkin Indonesia bisa menjadi negara maju dan negara inovasi. Pemerintah dan Negara Indonesia masih punya tugas besar untuk mendukung, melayani dan melindungi kelas menengah. Indonesia perlu berinvestasi lebih tinggi dan lebih fokus, agar jumlah dan mutu angkatan kerja naik kelas dari rata rata pendidikan 8 tahun menjadi 12 tahun. Lebih banyak anak-anak Indonesia berpendidikan tinggi dari level 25-27 persen ke level 35-40 persen. Lebih banyak pekerja memiliki sertifikasi profesional untuk mampu menciptakan produktivitas lebih tinggi. Siapakah kelas menengah Indonesia? Kelas menengah adalah kita: kelompok masyarakat yang berpenghasilan antara Rp 3,6 juta hingga Rp 14,4 juta per bulan. Kelas menengah merentang mulai petani dengan lahan 0,5 hektare, buruh, para guru, dokter, hingga apatur sipil negara di pusat dan pemda. Jangan lupa, pekerja migran Indonesia termasuk kelas menengah. Mereka memiliki daya beli dan berencana membiayai sekolah anak anaknya hingga perguruan tinggi di samping berinvestasi dengan membeli lahan di kampung dan membangun rumah layak huni. Laporan Bank Dunia "Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class" (2017) menekankan pentingnya menyediakan pendidikan dan infrastruktur yang berkualitas untuk menciptakan lapangan kerja bagi kelas menengah. Penelitian lain menunjukkan bahwa kelas menengah dapat menjadi agen perubahan yang mendorong demokratisas dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di negara-negara berkembang. Kelas menengah cenderung memiliki pendidikan tinggi, terlibat dalam politik, dan menuntut akuntabilitas pemerintah. Aspirasinya adalah keluarga mampu menuntun anak-anaknya berpendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Adapun untuk menjadi Negara Inovasi diperlukan sikap mental, sikap ilmiah, dan berani mengambil keputusan serta menanggung risiko. Negara inovasi memerlukan jumlah kelompok masyarakat berpendidikan tinggi sekitar 30-40 persen, membutuhkan birokrasi yang unggul untuk melayani warga atau citizen/user oriented. Dengan kata lain, diperlukan lapisan penduduk berpendidikan tinggi (well educated) yang luas di pedesaan dan perkotaan di semua wilayah Indonesia. Karena itulah, tidak ada jalan lain Indonesia wajib melakukan investasi lebih luas untuk kelas menengah. Cara yang bisa ditempuh antara lain negara wajib mendanai lebih banyak kesejahteraan guru, mencetak lebih banyak dokter spesialis, memberikan dukungan lebih nyata untuk petani dan nelayan. Indonesia perlu memperkuat lapisan guru, dosen, dokter, pegawai negeri, dan pengusaha menengah. "Tidak ada jalan lain Indonesia wajib Reindustrialisasi dan Belanja Sosial untuk Kelas MenengahDalam sejarah ekonomi dunia hanya ada dua cara negara melompat menjadi negara maju. Pertama dengan memacu industrialisasi barang dan jasa. Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan contohnya. Ketiga negara tersebut berhasil mengubah industrinya dari produsen barang bernilai tambah rendah menjadi barang kompleks bernilai tambah tinggi yang berbasis inovasi dan teknologi. Hal ini didorong oleh peran aktif pemerintah melalui kebijakan industri dan kebijakan teknologi dan inovasi yang kuat. Kunci keberhasilan negara-negara tersebut dalam memanfaatkan kelas menengah untuk mencapai kemajuan ekonomi adalah (1) mendorong reindustrialisasi dengan fokus pada sektor manufaktur bernilai tambah tinggi berbasis inovasi dan teknologi. (2) Peran aktif pemerintah melalui kebijakan industri yang mendukung inovasi dan pengembangan teknologi. Kedua dengan belanja sosial yang luas kepada kelas menengah dan kelas pekerja. Negara-negara kesejahteraan adalah contohnya, yakni Swedia, Norwegia, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris. Negara kesejahteraan mengalokasikan anggaran yang besar untuk program-program kesejahteraan sosial. Dalam tiga tahun terakhir, Denmark mengalokasikan rata-rata 28,93% dari PDB-nya untuk program perlindungan sosial, sementara Swedia mengalokasikan 27,06% dari PDB. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain seperti Australia (18,53%) dan Amerika Serikat (18,57%). Karena itulah, jika Indonesia hendak melakukan lompatan agar menjadi negara maju, negara wajib mengalokasikan dana APBN sebesar Rp 100-200 triliun untuk reindustrialisasi terutama untuk sektor-sektor industri yang menyerap tenaga kerja padat karya dan menghasilkan devisa seperti manufaktur, pariwisata, dan lain-lain. Negara wajib mengalokasikan dana APBN untuk membangkitkan kapasitas sumber daya manusia termasuk mendanai sertifikasi guru, dosen, dan pekerja profesional; serta melakukan pelatihan vokasional dan profesional. Negara perlu aktif memperkuat jumlah dan usaha menengah dan kecil agar menjadi tuan rumah di negeri sendiri melalui penajaman dan perluasan kredit usaha rakyat. Sementara itu, faktor-faktor yang menghambat kemajuan harus segera diatasi. Hal ini termasuk politik oligarkis yang berdampak negatif pada peran kelas menengah dalam mendorong kemajuan bangsa. Alasannya adalah politik oligarkis dapat mengikis atau mendistorsi proses demokratis dan memicu kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan kelompok kecil daripada kepentingan umum. Begitu juga dengan deindustrialisasi kalau tidak segera diatasi akan berakibat terkikisnya kesempatan kerja di sektor manufaktur dan padat karya. Ketiadaan kebijakan industri yang pro-inovasi yang berlangsung sejak lama mengurangi kapasitas dan prioritas pemerintah dalam merespons perkembangan ekonomi dunia. Begitu pula dengan ketiadaan atau kelemahan kemitraan antara pemerintah dan dunia industri dalam penyediaan dan pendanaan pelatihan vokasional. Rekomendasi:
|
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di Indonesia, antara lain di sektor manufaktur, saat ini menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan.
Negara harus hadir dan aktif mendukung peningkatan bidang kesehatan melalui dukungan pendidikan dokter dan dokter spesialis sehingga biaya pendidikan kedokteran dan dokter spesialis terjangkau.