Jurnal RPK-PKB | RINGKASAN MEDIA | Penulis: Tim RPK
Pemutusan hubungan kerja (PHK) melonjak signifikan sepanjang paruh pertama 2024. Di sejumlah daerah, jumlah pekerja yang mengalami PHK bertambah hingga puluhan kali lipat. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja yang mengalami pemecatan pada semester I 2024 mencapai 32.064 orang. Naik sekitar 21,4 persen dari periode yang sama tahun lalu yang hanya 26.400 orang.
Korban PHK terbanyak dilaporkan berasal dari industri tekstil. Sepanjang paruh pertama 2024, tercatat total 13.800 pekerja tekstil menjadi korban PHK. Mereka berasal dari 10 pabrik di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, menyebut angka PHK yang dirilis Kemnaker belum mencerminkan kondisi asli di lapangan. Pasalnya, banyak perusahaan yang tidak melaporkan PHK yang dilakukan kepada Kemnaker. Berdasarkan catatan Aspek Indonesia, total 80 ribu orang mengalami PHK sepanjang Januari-Juni 2024.
Mirah Sumirat menyebut salah satu penyebab terjadinya PHK massal adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 terkait relaksasi impor. Aturan ini menghapus syarat pertimbangan teknis barang-barang impor seperti tekstil dan alas kaki. Akibatnya, banyak produk impor dengan harga murah masuk ke Indonesia.
“Jadi ini kemudian membuat perusahaan-perusahaan lokal itu menjadi kalah saing, kemudian tutup,” kata Mirah.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh Dartanto mengatakan salah satu penyebab terjadinya PHK besar-besaran adalah menurunnya Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia ke bawah level 50 pada Juli lalu. Angkanya kini berada di level 49,3 atau terkontraksi 1,4 poin dari sebelumnya.
“Angka 50 itu kan menunjukkan titik awal. Kalau angkanya lebih dari 50, artinya industri manufaktur kita sedang dalam tren ekspansif. Sebaliknya, kalau di bawah 50 itu artinya sedang terjadi kondensasi. Ini yang menyebabkan banyak perusahaan kalau bahasa saya melakukan rasionalisasi lah, ya lay off itu,” tutur Teguh.
Riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI menunjukkan daya beli masyarakat kelas menengah mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Dari total konsumsi calon kelompok kelas menengah dan kelas menengah sepanjang 2023 yang sebanyak 82,3 persen, kelas menengah hanya menyumbang 34,7 persen. Turun 7,2 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurunnya konsumsi kelas menengah ini, kata Teguh, membuat sejumlah industri ikut melesu, misalnya industri tekstil serta makanan dan minuman. “Jadi karena ada kelesuan ini, paceklik istilahnya, banyak perusahaan yang kesulitan untuk bertahan. Salah satu dampaknya bisa terjadi PHK,” ujar Teguh.
International Monetary Fund (IMF) mencatat angka pengangguran di Indonesia menjadi yang tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara. Pada April lalu, data IMF menunjukkan, angka pengangguran di Indonesia mencapai 5,2 persen. Disusul Thailand dengan total 5,1 persen dan Brunei Darussalam 4,9 persen.
Tingginya gelombang PHK berdampak terhadap tingginya jumlah orang yang putus asa mendapatkan kerja (hopeless of job). Badan Pusat Statistik mencatat jumlah orang putus asa mendapatkan pekerjaan pada 2024 mencapai 362.552. Kondisi ini dapat menyebabkan masyarakat usia produktif mengalami frustrasi, putus asa, hingga depresi.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar alias Gus Muhaimin memberikan sorotan serius pada maraknya gelombang PHK yang belakangan terjadi terutama PHK massal di industri tekstil.
Menurut Gus Muhaimin, kondisi yang demikian ini bakal berdampak pada tumbuhnya angka kemiskinan dan jumlah penganggur. “Kondisi ini berbahaya kalau tidak diantisipasi dengan baik. Pengangguran bisa ikutan meningkat sampai pada dampak kemiskinannya,” tutur Gus Muhaimin.
Gus Muhaimin menilai PHK massal terjadi akibat kian lesunya aktivitas bisnis dalam negeri. Dampaknya adalah terjadi penurunan daya beli masyarakat. Itu tercermin dari munculnya deflasi dalam beberapa bulan terakhir.
Sebab itu, dia mendorong agar pemerintah fokus melaksanakan industrialisasi sekaligus menganalisis dan memetakan kondisi sektor bisnis. Khususnya industri-industri yang kini melambat dan belum pulih sepenuhnya pasca-pandemi Covid-9.
“Pemetaan dan kajian mendalam saya kira penting dilakukan. Industrialisasi digalakkan lagi sembari mengkaji strategi khusus dan realistis melindungi industri,” tutur Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Dalam hal ini, kata Gus Muhaimin, peran pemerintah amat penting untuk memberikan sokongan kepada industri lokal agar bisa berkembang dan memproduksi barang sesuai dengan selera pasar. Tentunya juga agar harga dan kualitasnya bisa bersaing dengan barang impor.
“Dan yang nggak kalah penting tentu realisasi komitmen mengurangi barang impor mulai dari melakukan evaluasi terkait regulasi kegiatan impor, pengawasan impor, sampai mewajibkan pemerintah untuk memprioritaskan penggunaan produk lokal,” tutur mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2009-2014 ini.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh Dartanto mengatakan untuk mencegah terjadinya PHK massal secara terus-menerus, pemerintah perlu memberikan insentif bagi sektor padat karya, khususnya bagi perusahaan yang mau mempertahankan karyawannya pada saat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Misalnya saja insentif keringanan pajak.
“Selama ini saya lihat pemerintah lebih banyak fokus ke industri-industri ekstraktif, seperti tambang. Industri padat karya ini agak terlupakan. Padahal sebetulnya ini salah satu industri yang agak rentan,” kata Teguh.
Pemerintah, kata Teguh, juga perlu mencermati kondisi ekonomi global. Saat ini kondisi ekonomi global sedang berada pada masa wait and see. Ada kecenderungan pemodal untuk tidak melakukan ekspansi lantaran situasi ketidakpastian. Salah satu faktornya adalah perang yang terjadi di Ukraina dan Palestina, juga Pemilu di Amerika Serikat.
“Ekonomi global ini perlu dikaji lagi dampaknya lebih dalam sehingga kebijakan yang ditelurkan nantinya bisa lebih tepat sasaran,” kata Teguh.
“Kondisi ini berbahaya kalau tidak diantisipasi dengan baik."
-- Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB)
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di Indonesia saat ini menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Dalam beberapa bulan terakhir, selama periode Januari-Mei 2024, tercatat sudah ada 27.222 orang tenaga kerja di Indonesia yang terkena PHK. Angka ini meningkat 48,48% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Wilayah yang paling terdampak PHK adalah Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Provinsi-provinsi ini mencatat jumlah PHK terbanyak, dengan DKI Jakarta mencapai 7.469 orang atau 23,29% dari total PHK nasional.
Sektor-sektor yang paling terdampak oleh PHK antara lain manufaktur, ritel, pariwisata, dan layanan. Sejak awal 2024, di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), sekitar 13.800 pekerja di industri TPT menjadi korban PHK. Adapun di sektor e-commerce dan teknologi, PHK massal yang dimulai awal pandemi Covid-19 2020 hingga kini, terjadi di perusahaan startup yang berbisnis via platform digital seperti Tokopedia, Shopee Indonesia, LinkAja, Tokocrypto, Ruangguru, dan lain-lain. Sepanjang Januari-Juni 2024, diperkirakan 5.000 pekerja terkena PHK di sektor ritel, security, cleaning service, perbankan, dan telekomunikasi, terutama Jabodetabek. Pabrik sepatu dan alas kaki yang berorientasi ekspor ke negara-negara seperti Eropa juga terkena dampak PHK akibat penurunan permintaan pasar global.
“Provinsi dengan PHK terbanyak hingga Juni 2024:
DKI Jakarta (7.469), Banten (6.135), dan Jawa Barat (5.155 tenaga kerja).
PHK massal di Indonesia dipicu oleh kombinasi faktor-faktor ekonomi global, pandemi, ketergantungan pada pasar ekspor, persaingan internasional, kebijakan investor, perubahan model bisnis, dan transformasi digital yakni otomatisasi dan kemajuan teknologi AI. Faktor utama terjadinya PHK massal di Indonesia adalah kondisi ekonomi yang tidak pasti dan resesi global.
Tingginya tren PHK ini berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat, yang tercermin dari terjadinya deflasi selama dua bulan berturut-turut (Mei-Juni 2024). "Mengingat juga industri padat karya melepaskan atau mem-PHK begitu banyak, puluhan ribu karyawan dalam dua tahun terakhir, sehingga karyawan yang kehilangan pekerjaan otomatis mereka daya belinya melemah," kata Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana dalam Program Profit CNBC Indonesia, dikutip pada 7 Juli 2024. Kenaikan suku bunga acuan juga turut memperburuk tekanan daya beli masyarakat, karena meningkatkan beban cicilan pinjaman mereka.¹
Kekhawatiran PHK massal juga berakibat terjadinya pengurangan atau penyetopan perekrutan karyawan baru yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Laporan Talent Acquisition Insights 2024 oleh Mercer Mettl mencatat 69% perusahaan di Indonesia setop rekrut karyawan pada 2023, angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata global sebesar 50%.²
Beberapa kalangan mengajukan sikap dan solusi atas masalah ini. Musyawarah Nasional Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2024 memiliki beberapa sikap terkait isu PHK. PKB mendorong pemerintah untuk mencegah terjadinya PHK massal di tengah ancaman resesi global. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, meminta pemerintah untuk menyiapkan kebijakan untuk mengatasi ancaman gejolak sosial akibat tingginya angka pengangguran dari PHK massal. Muhaimin menyebut bahwa ancaman PHK massal dapat memicu peningkatan kejahatan karena tekanan ekonomi.³ PKB menyatakan bahwa perusahaan startup yang masih kuat dan stabil tidak boleh memanfaatkan situasi ekonomi global untuk melakukan PHK karyawan.
“Pemerintah harus menyiapkan kebijakan
untuk mengatasi ancaman gejolak sosial
akibat tingginya angka pengangguran dari PHK massal.”
-- Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB)
Pemerintah Indonesia mengantisipasi gelombang PHK massal melalui berbagai pendekatan, termasuk dialog sosial, program padat karya, pelatihan vokasi, reformasi regulasi ketenagakerjaan, pengawasan perusahaan, dan kebijakan perlindungan pekerja. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari PHK massal dan membantu pekerja yang terdampak untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi.
Terkait PHK massal akibat pandemi Covid-19 lalu, pemerintah Indonesia telah menerapkan strategi yang menyasar aspek ketenagakerjaan dan kelangsungan industri. Salah satunya adalah bantuan subsidi upah (BSU) dan insentif keuangan untuk membantu meringankan beban perusahaan agar dapat mempertahankan pekerjanya dan mencegah PHK. Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia kembali menyalurkan BSU kepada 16 juta pekerja yang memenuhi kriteria.
Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira, merekomendasikan pemerintah untuk mendorong penguatan sektor riil dengan cara memberikan insentif atau subsidi untuk sektor-sektor seperti pertanian, manufaktur, dan pariwisata yang memiliki multiplier effect tinggi.
Pemberlakuan kembali Permendag No. 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang diusulkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, diharapkan bisa membendung gelombang PHK khususnya yang dialami industri tekstil.
Mengoptimalkan peran serikat pekerja dipandang berperan penting untuk mengatasi PHK massal. Serikat pekerja dapat mengusulkan dan mendiskusikan alternatif lain selain PHK dengan pihak perusahaan, seperti pengurangan jam kerja atau rotasi karyawan. Serikat pekerja dapat melakukan advokasi kepada pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih pro-pekerja dalam menghadapi gelombang PHK massal, termasuk jaminan sosial dan program pelatihan ulang bagi pekerja yang terkena PHK.
“Manufaktur Sektor Paling Terdampak:
Pada 2024, PHK massal sekitar 100.000 pekerja
khususnya tekstil, garmen, dan alas kaki.
Negara-negara maju mengatasi PHK massal melalui kombinasi langkah-langkah ekonomi, sosial, dan kebijakan. Strategi utama yang diterapkan oleh negara-negara tersebut adalah memberikan subsidi upah dan insentif keuangan kepada perusahaan agar tidak melakukan PHK massal. Pemerintah berperan aktif dalam membantu perusahaan mempertahankan pekerjaan, sehingga dapat mencegah dampak sosial dan ekonomi yang lebih buruk akibat PHK massal.
Jerman menerapkan skema "Kurzarbeit" atau pengurangan jam kerja saat krisis ekonomi. Pemerintah Jerman memberikan subsidi upah kepada perusahaan agar tidak melakukan PHK, sehingga pekerja tetap mempertahankan pekerjaan meskipun jam kerja dikurangi. Strategi ini terbukti efektif mencegah PHK massal saat krisis ekonomi.
Jerman juga melibatkan serikat pekerja yang kuat, tidak hanya membantu mengurangi dampak PHK massal terhadap pekerja dan masyarakat tetapi juga punya kekuatan untuk memaksa perusahaan global berpikir dua kali sebelum memberhentikan tenaga kerja mereka.4
Negara-negara Nordik (Skandinavia), dengan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang kuat, sering memberikan perlindungan yang lebih baik bagi karyawan terhadap PHK massal. Bahkan negara bisa mewajibkan perusahaan untuk memberikan dukungan kepada pekerja yang diberhentikan.5
Negara-negara seperti Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia dikenal memiliki model kesejahteraan Nordik yang menawarkan dukungan sosial yang komprehensif. Model ini mencakup tunjangan pengangguran yang cukup besar dan program pelatihan ulang yang dapat membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan karena PHK massal. Sistem ini mendukung kebutuhan langsung pekerja dan reintegrasi jangka panjang mereka ke dalam dunia kerja.6 Jerman memiliki sistem perlindungan tenaga kerja yang kuat, dengan serikat pekerja yang berpengaruh. Hal ini membantu mencegah PHK massal dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja. Dukungan yang diberikan mencakup tunjangan pengangguran, program pelatihan ulang dan pengembangan keterampilan, layanan penempatan kerja, dukungan untuk memulai usaha sendiri.
Korea Selatan menerapkan program "Employment Retention Subsidy" saat krisis ekonomi. Pemerintah Korea Selatan memberikan subsidi upah kepada perusahaan yang mempertahankan pekerja dan mengurangi jam kerja daripada melakukan PHK. Program ini terbukti efektif mencegah PHK massal.
Otomatisasi dan penerapan teknologi AI berdampak pada pengurangan tenaga kerja manusia. Penelitian menunjukkan bahwa AI dan otomatisasi dapat menggantikan setara dengan 300 juta pekerjaan penuh waktu pada tahun 2030, dengan seperempat dari semua pekerjaan di AS dan Eropa berpotensi dilakukan oleh AI sepenuhnya.7 Ini termasuk pekerjaan seperti layanan pelanggan, resepsionis, dan akuntan.8
Untuk itulah, seperti disarankan studi oleh McKinsey Global Institute bahwa pada tahun 2030, setidaknya 14% karyawan di seluruh dunia perlu mengubah karier mereka karena digitalisasi, robotika, dan kemajuan AI. Kajian tersebut menyarankan adanya kebutuhan bagi pekerja untuk beradaptasi dan mengembangkan keterampilan baru agar tetap relevan dalam ekonomi yang digerakkan oleh AI.
Beberapa negara telah mengantisipasi dampak tersebut misalnya Jerman dengan program "Industri 4.0" untuk mempersiapkan transisi menuju industri yang lebih otomatis dan berbasis teknologi digital. Program tersebut berfokus pada pelatihan dan pendidikan vokasi yang intensif dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Adapun Singapura telah menjalankan inisiatif "SkillsFuture" yang mencakup skema pelatihan, pemberian subsidi, dan insentif bagi perusahaan yang menginvestasikan sumber daya untuk pengembangan SDM. Sementara itu, Pemerintah Kanada telah mengembangkan "Future Skills Centre" untuk menginvestigasi dampak teknologi terhadap pasar tenaga kerja dan merancang program pelatihan yang sesuai. Kanada juga telah menetapkan "AI and Data Strategy" untuk mendorong pengembangan dan penerapan AI yang aman dan dapat diandalkan.
Indonesia diharapkan mengantisipasi PHK massal sebagai dampak otomatisasi dan teknologi AI, dengan cara antara lain investasi pada pendidikan dan pelatihan keterampilan baru. Pemerintah perlu memprioritaskan investasi pada program reskilling dan upskilling untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi perubahan teknologi.9 Dosen Universitas Atmajaya Yogyakarta, Debora Wintriarsi Handoko, berpendapat bahwa pemerintah perlu menyiapkan regulasi terkait penggunaan AI untuk dapat membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan teknologi dengan lebih baik.
AI dan otomatisasi dapat menggantikan
setara dengan 300 juta pekerjaan penuh waktu pada tahun 2030.
Pemerintah membuat program prioritas berskala nasional untuk mengatasi PHK melalui beberapa kegiatan dan cara sebagai berikut.
Catatan Kaki:
Oleh Sugeng Bahagijo (Direktur Eksekutif RPK)
|
Deindustrialisasi tidak hanya menimpa negara-negara berkembang tetapi juga negara-negara maju, meskipun dalam tingkat yang berbeda-beda dan dengan tingkat komitmen pemerintah yang berbeda-beda terhadap reindustrialisasi. Proses reindustrialisasi sangat penting dan strategis untuk mencapai dua tujuan utama pembangunan politik. Pertama, bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja, dan kedua, berupaya untuk meningkatkan kapasitas industri negara untuk mengurangi ketergantungan pada negara lain, sehingga mendorong kemandirian ekonomi. Di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, Amerika Serikat telah menerapkan berbagai kebijakan dan undang-undang reindustrialisasi. Tujuannnya adalah untuk merevitalisasi sektor manufaktur dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing global. Inisiatif ini mencakup investasi dari anggaran federal, rekonstruksi pabrik-pabrik yang sebelumnya beroperasi di luar negeri, dan kebutuhan mendesak untuk menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Pemerintah Amerika Serikat telah memperkenalkan empat kebijakan utama. Inisiatif pertama adalah Rencana Pekerjaan Amerika atau American Job Plan (AJP), yang pada dasarnya merupakan investasi besar dalam infrastruktur. Ini mencakup peningkatan jalan, jembatan, transportasi umum, jaringan listrik, dan akses pita lebar (broadband) . Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan jutaan lapangan kerja sekaligus meningkatkan infrastruktur yang sudah tua. Pemerintahan Biden bermaksud mengalokasikan $300 miliar untuk penelitian dan pengembangan, teknologi canggih, dan manufaktur bersih. Investasi ini akan difokuskan pada semikonduktor dan teknologi energi bersih untuk merangsang pertumbuhan dalam sektor manufaktur domestik. Langkah kedua melibatkan pengenalan undang-undang baru. Pada tahun 2022, pemerintah dan Kongres memberlakukan Undang-Undang CHIPS dan Sains, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi semikonduktor dalam negeri dengan memberikan subsidi dan insentif pajak kepada perusahaan yang membangun fasilitas manufaktur semikonduktor di dalam negeri. Undang-undang ini juga mendukung investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan dan komputasi kuantum. Sebagai hasil dari undang-undang ini, Intel telah memulai pembangunan pabrik baru di Ohio, yang diharapkan dapat menyerap ribuan lapangan pekerjaan. Langkah ketiga melibatkan dukungan pemerintahan Biden untuk transisi ke kendaraan listrik dengan memberikan insentif untuk produksi dan pembelian kendaraan tersebut. Inisiatif ini mencakup rencana untuk memperluas infrastruktur pengisian daya listrik di seluruh negeri. Langkah keempat pemerintahan Biden melibatkan pengalokasian dana dan insentif bagi perusahaan yang membuka kembali atau meningkatkan pabrik di Amerika Serikat. Inisiatif ini bertujuan untuk merevitalisasi komunitas industri yang sebelumnya mengalami penurunan. Pemerintahan Biden juga mengadvokasi hak-hak pekerja dan meningkatkan keterlibatan serikat pekerja dalam negosiasi ketenagakerjaan untuk memastikan hasil yang adil. Dampak kebijakan dan undang-undang reindustrialisasi baru menjadi semakin nyata. Ekonomi AS telah menunjukkan pertumbuhan positif dari tahun 2022 hingga 2024, dengan penciptaan lapangan kerja baru yang terus meningkat. Sekitar 800.000 lapangan kerja baru telah tercipta, menandai angka tertinggi dalam 30 tahun terakhir. Pada akhirnya, pada masa-masa sulit, kebijakan dan investasi pemerintah harus dilaksanakan untuk memulihkan ekonomi dan industri sekaligus memperluas kesempatan kerja. |
Dalam 26 tahun perjalanannya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah hadir dan berperan penting dalam perpolitikan Indonesia, sekaligus menunjukkan kemampuannya dalam menjaga konsistensi dan kontribusi bagi pembangunan nasional.
Negara harus hadir dan aktif mendukung peningkatan bidang kesehatan melalui dukungan pendidikan dokter dan dokter spesialis sehingga biaya pendidikan kedokteran dan dokter spesialis terjangkau.