Perlu alokasi sumber daya manusia (SDM) di setiap instansi yang memang ahli dalam bidang reformasi birokrasi.
Penambahan jumlah kementerian dan lembaga pemerintah di pusat oleh presiden terpilih Prabowo Subianto harus diimbangi dengan meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrasi. Jika tidak, Indonesia akan mengulangi sejarah yang sama.
Dalam lingkungan politik Indonesia yang berubah, pemerintahan Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dalam mengatasi ketidakefisienan birokrasi sambil menargetkan pertumbuhan ekonomi yang ambisius sebesar 8%. Pendekatan untuk mengatur antara refoundation dan reformasi birokrasi Indonesia di bawah kebijakan ekonomi Prabowo, yang biasa disebut "Prabowopolitikonomi," memerlukan strategi yang canggih yang mengharmoniskan transformasi struktural dengan reformasi praktis.
Sejumlah perbaikan perlu mendapat perhatian, terutama dalam efisiensi birokrasi dan koordinasi antara pemangku kepentingan. Begitu juga dengan penyesuaian regulasi dengan kondisi lokal. Regulasi yang ada belum sepenuhnya dapat mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik daerah yang berbeda-beda. Karena itu, diperlukan penyesuaian dan adaptasi regulasi agar dapat diterapkan secara efektif di tingkat lokal.
| REDAKSI JURNAL RPK Penasihat: Faisol Riza, Ahmad Iman Sukri Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Sugeng Bahagijo Redaktur: Mugiyanto, Ngarto Februana, Sabiq Mubarok, Sugeng Bahagijo Tim Reviewer: Aris Arif Mundayat, PhD., Yanu Endar Prasetyo Sekretaris Redaksi: Laras Ayu Palapasari Desain: Ngarto Februana, Sabiq Mubarok Alamat Redaksi: Kantor RPK, Jalan Taman Patra III, Nomor 8B, Kompleks Patra Land, Setiabudi, Kuningan Timur, Jakarta Selatan Email: office@rpk-indonesia.org | Telepon: 081367804001 |
Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada November nanti, sudah seharusnya para calon bupati, wali kota, dan gubernur menyuarakan program penyediaan "air keran siap minum" gratis setara air mineral kemasan. Kota-kota besar di Indonesia sudah seharusnya menyediakan layanan tersebut. Apalagi jika pemerintahan baru nanti menjalankan program makan siang gratis bagi siswa, di sekolah perlu disediakan air keran siap minum.
LPEM UI mencatat 8,5 juta kelas menengah turun ke kelas ekonomi yang lebih rendah selama periode 2018-2023. Dari sekitar 60 juta jiwa pada 2018 menjadi hanya 52 jiwa pada 2023. Peneliti LPEM UI Teuku Riefky mengatakan kelompok ini diduga kesulitan mencari pekerjaan yang layak atau masih mengandalkan pekerjaan informal sehingga daya beli mereka rentan dan kerap tergerus inflasi.
Solusi Jakarta dan Surabaya untuk berubah dan diubah menjadi Kota Layak Huni (Livable Cities) seharusnya menjadi prioritas pemerintah baru dan semua calon Gubernur Jakarta dalam Pilkada.
Kelompok oligarki menguasai sektor-sektor ekonomi utama yang memungkinkan mereka memengaruhi kebijakan politik dan sosial untuk melayani kepentingan mereka.
