World Air Quality Report menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kualitas udara terburuk se-Asia Tenggara pada 2023. Satu tingkat di atas Vietnam yang menempati posisi kedua. Tingkat PM 2.5 rata-rata Indonesia di angka 37,1 µg/m³. Sementara Vietnam di angka 29,6 µg/m³ setara dengan Laos yang menempati posisi ketiga.
Sedikitnya lima kota besar di Indonesia masuk dalam daftar 15 kota dengan polusi udara terburuk se-Asia Tenggara. Tangerang Selatan menempati posisi pertama dengan tingkat polutan 71,7 µg/m³. Disusul Tangerang di posisi ketiga dengan tingkat polutan 54,1 µg/m³. Lalu ada Bekasi di angka 49,9 µg/m³. Jakarta dengan angka 43,8 µg/m³ dan Bandung 39,6 µg/m³.
Sebaliknya, udara terbersih di Indonesia ada di kota Mamuju dengan tingkat polutan 3,7 µg/m³. Nomor dua ada Kupang dengan tingkat PM 2.5 di angka 4,6 µg/m³. Kendari di posisi ketujuh dengan 8,5 µg/m³. Banda Aceh dan Balikpapan berada di nomor urut 13 dan 14 dengan tingkat polutan 9,8 µg/m³.
Menurut studi kualitas air minum rumah tangga yang dilakukan Kelompok Kerja Perumahan, Pemukiman, Air Minum dan Sanitasi (Pokja PPAS), akses air minum aman di Indonesia pada 2020 baru mencapai 11,9 persen. Sisanya, 88,1 persen masih terkontaminasi bakteri E Coli serta mengandung TDS, pH, Nitra, dan Nitrit. Akses air minum yang mengandung unsur-unsur itu masuk kategori tidak aman.
Di perkotaan, akses air minum aman baru menyentuh angka 15,1 persen. Sementara di pedesaan capaiannya baru sekitar 8,3%.
Di sisi lain, capaian akses air minum layak di Indonesia kini sudah menyentuh 93 persen dan hanya 7 persen yang dinyatakan tidak layak. Di pedesaan, akses air minum layak berada di angka 87,1 persen. Sedangkan di perkotaan mencapai angka 97,6 persen.
Khusus di Jakarta, akses air minum aman baru mencakup 17,8 persen penduduk. Akses air minum perpipaan mencapai 37,64 persen meski belum tentu aman. Lalu akses air minum layak mencapai 99,84 persen.
Perlu dicatat, akses air minum aman berbeda dengan akses air minum layak. Layak belum tentu aman. Aman sudah pasti layak.
Berdasarkan data Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan pada Maret 2023, cakupan sanitasi Indonesia baru mencapai 73,9 persen. Sianya, 26,1 persen masih mengalami masalah sanitasi.
Sementara di Jakarta, akses sanitasi pada 2022 baru mencapai 92,79 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 95,17 persen.
Buruknya sanitasi di Indonesia berkontribusi terhadap tingginya penyakit pada balita. Termasuk stunting, diare, hingga kematian anak.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ruang terbuka hijau (RTH) di berbagai kota-kota besar di Indonesia pada 2023 masih di bawah 15 persen. Di Jakarta, misalnya, luas RTH hanya sekitar 9,94 persen dari total luas wilayah. Lalu di Bandung, hanya 12,25 persen dan Tangerang Selatan hanya 7,3 persen.
Minimnya ruang terbuka hijau ini menjadi salah satu penyebab tingginya polusi udara di beberapa kota, termasuk Jakarta dan Tangerang Selatan. Kualitas udara yang buruk dan minimnya RTH disebut dapat mempersingkat usia selama dua tahun.
Akses warga terhadap hunian layak di berbagai kota juga masih belum cukup. Di Jakarta, misalnya, selama 2020-2022 peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak masih terbilang rendah.
Badan Pusat Statistik mencatat pada 2020 jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak hanya sebanyak 33,18 persen. Tahun berikutnya jumlahnya menjadi 40 persen.Tetapi pada 2022 jumlahnya menurun jadi 36,23 persen.
Jika merujuk data BPS, total rumah tangga di Jakarta pada 2022 mencapai 2,78 juta. Artinya, baru ada sekitar 1 juta rumah tangga di Jakarta yang memiliki akses ke hunian layak. Sementara sisanya 1,77 juta belum memiliki akses.
Lapangan kerja di kota-kota besar juga semakin lama semakin berkurang. Data BPS menunjukkan dalam lima tahun terakhir (2019-2024), lapangan kerja formal hanya menyentuh angka 2 juta. Merosot jauh dibandingkan pada 2009-2014 yang mencapai 15,6 juta lapangan kerja formal.
Dalam kata lain, kesempatan kerja bagi generasi baru, yakni Gen Z semakin berkurang. Banyak Gen Z yang mengaku kesulitan mendapat kerja meski mereka berada di kota metropolitan seperti Jakarta.
Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia hanya bekerja di sektor informal. Mereka menjadi pengemudi ojek ataupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).Sementara salah satu indikator kota layak huni adalah kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar dari mereka yang bekerja di sektor informal memiliki penghasilan rendah atau kurang sejahtera.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Muhaimin Iskandar menyoroti buruknya kualitas udara di Indonesia, khususnya wilayah Jabodetabek. Ia meminta agar pemerintah bisa segera mengambil langkah-langkah konkret membenahi kualitas udara di kota-kota ini. Pasalnya, kata Gus Muhaimin, buruknya kualitas udara di Indonesia sudah masuk kategori darurat. Salah satu indikatornya adalah banyaknya anak-anak Indonesia yang kini terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Sejumlah cara bisa dilakukan pemerintah untuk menunjukkan komitmen terhadap perbaikan kualitas udara. Salah satunya dengan mewujudkan amanah Undang-Undang terkait RTH. Seperti di Jakarta yang mendapat amanah untuk paling tidak punya 30 persen RTH dari total luas wilayahnya.
Selanjutnya, kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini, pemerintah juga perlu mewujudkan komitmennya dalam menekan laju deforestasi dengan menanam kembali hutan-hutan yang sudah gundul. Cara ini dianggap ampuh untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus menyerap polusi yang ada di kota-kota besar.
Penggunaan energi terbarukan juga perlu digencarkan supaya kadar emisi karbon dan polutan di udara lekas berkurang. Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan bahan baku batu bara pun perlu dievaluasi.
"Gedung-gedung dan perusahaan swasta ikut serta melakukan reboisasi dan penghijauan di lahan-lahan mereka. Kalau perlu siapkan sanksinya, bisa pembertan pajak atau pungutan lainnya," ujar Gus Muhaimin.
Director and Chief Knowledge Worker Ruang Waktu, Wicaksono Sarosa mengatakan pengkonsolidasian lahan perlu dilakukan di kota-kota besar. Hasil dari lahan yang terkonsolidasi ini dapat dibangun hunian-hunian vertikal dengan harga terjangkau. Hunian-hunian tersebut harus diatur langsung pemerintah dan tidak mengikuti mekanisme pasar agar harganya dapat dijangkau masyarakat kecil.
Lokasinya juga perlu diperhatikan. Paling tidak, mesti dekat dengan perkantoran. Dengan demikian, menurut Wicaksono, mobilisasi kendaraan pribadi menjadi minim. Masyarakat lebih senang berjalan kaki untuk mencapai tempat kerja. Dampak terusannya, tentu saja mengurangi polusi udara.
Dari pembangunan hunian-hunian vertikal ini juga nantinya bakal tersedia lahan-lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk membangun RTH. Ini, kata Wicaksono, cara yang mungkin bisa dilakukan untuk mengurai masalah perkotaan, termasuk polusi udara dan minimnya ketersediaan hunian yang terjangkau.
"Bisa juga, dulu pernah ada usulan, membangun hunian di atas pasar. Ada contohnya di Pasar Rumput walaupun saya nggak tahu penghunian-nya belum selesai-selesai persoalannya. Namun, ide seperti itu bisa dikembangkan terus," tutur Wicaksono.
Terkait persoalan sanitasi, Wicaksono mengungkapkan, upaya yang bisa dilakukan—selain memperluas akses ke masyarakat pedesaan dan sebagian kecil daerah-daerah kumuh di kota besar—adalah dengan membangun sewerage system yang pengelolaannya diurus pemerintah daerah. Sebab, selama ini, masih banyak rumah di Indonesia yang menggunakan septic tank individual.
"Kalau tidak bisa skalanya kota karena terlalu besar, mungkin bisa juga dibangun septic tank dan sewerage system yang komunal," ujar Wicaksono.
Sementara soal ketersediaan air minum aman dan layak, Wicaksono menuturkan, hal ini tidak akan terwujud jika pengawasan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tidak ketat. Kebocoran-kebocoran anggaran di PDAM harus diredam untuk memastikan rencana memberikan air minum aman dan layak kepada masyarakat dapat terwujud.
Idealnya, menurut Wicaksono, air minum aman dan layak memang disediakan langsung pemerintah melalui pipa-pipa milik PDAM. Itu pula yang dilakukan negara-negara maju di mana air dari keran pun langsung dapat diminum.
Meski begitu, Wicaksono mengatakan, kebutuhan terkait air minum ini perlu dihitung ulang. Sebab, air minum adalah standar paling tinggi dan tidak semua kebutuhan air untuk diminum.
"Misalnya untuk mandi kan tidak perlu air minum. Terus untuk mencuci kan juga tidak perlu air minum," kata Wicaksono.
Ahli tata kota Marco Kusumawijaya mengatakan pemerintah perlu menciptakan dan mengelola cadangan perumahan sosial untuk mengatasi terbatasnya hunian layak bagi masyarakat. Cadangan ini bukan saja harus diciptakan tetapi juga harus dikelola secara sistematik dan dilindungi dari spekulasi pasar komersial.
Maksudnya, kata Marco, perumahan subsidi tidak boleh serta merta dijual di pasar bebas. Perlu dibentuk lembaga yang khusus mengelola hal tersebut. Sistem perumahan sosial perlu dibentuk secara komprehensif. Bukan saja membangun banyak hunian terjangkau tetapi juga menciptakan cadangan permanen yang secara progresif semakin besar.
"Tujuannya dua, agar orang-orang yang tidak mampu membeli rumah dengan harga pasar bisa memiliki rumah. Lalu bisa menyaingi atau paling tidak meredam kenaikan harga rumah di pasar bebas," tutur Marco.
Mantan Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Amin Subekti mengatakan ada tiga strategi yang bisa dilakukan untuk membuka jutaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertama, secara jangka pendek, pemerintah bisa memanfaatkan 50 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor UMKM.
Artinya, pemerintah perlu membelanjakan kebutuhan setengah kebutuhan operasionalnya melalui UMKM. Ini, menurut Amin, selain bakal meningkatkan omzet UMKM, juga bakal membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak.
Dalam jangka menengah perlu dibangun city development related industry. Pembangunan dan pembangunan kota yang saling berkesinambungan dengan sektor industri.
Industri-industri ini juga nantinya bakal didorong untuk banyak menggunakan produk UMKM. Dengan demikian, permintaan terhadap UMKM juga akan tumbuh dan lagi-lagi secara otomatis akan membuka peluang kerja baru.
Adapun secara jangka panjangnya, penting untuk dibangun industri-industri masa depan. Misal saja, industri yang terkait dengan transisi energi, kemudian knowledge based industry, dan creative industry.
"Jadi, dengan beberapa hal tersebut maka diharapkan turunannya itu ada dua. Dari sisi bisnisnya berkembang, otomatis tenaga kerja yang diciptakan dari tiga program itu juga akan tumbuh," kata Amin.
Di perkotaan, akses air minum aman baru menyentuh angka 15,1 persen. Sementara di pedesaan capaiannya baru sekitar 8,3 persen.
Program-program ini bertujuan untuk memastikan akses yang adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua orang, khususnya masyarakat kurang mampu.
Solusi Jakarta dan Surabaya untuk berubah dan diubah menjadi Kota Layak Huni (Livable Cities) seharusnya menjadi prioritas pemerintah baru dan semua calon Gubernur Jakarta dalam Pilkada.
Beragam tema pilihan kami suguhkan dalam jurnal ini dengan analisis mendalam dan pengayaan data dari sumber tepercaya.
Pemutusan hubungan kerja (PHK) melonjak signifikan sepanjang paruh pertama 2024. Di sejumlah daerah, jumlah pekerja yang mengalami PHK bertambah hingga puluhan kali lipat.
Jika benar resesi AS bakal melemahkan ekonomi Indonesia, kemungkinan besar akan ada sejumlah sektor industri yang bakal terdampak.
Kelompok oligarki menguasai sektor-sektor ekonomi utama seperti sumber daya alam, perbankan, tanah, telekomunikasi, media, dan infrastruktur, yang memungkinkan mereka memengaruhi kebijakan politik dan sosial untuk melayani kepentingan mereka.
Perlu disadari bahwa ramainya pembahasan penyelenggaraan haji 2024 timbul karena kurangnya fasilitas-fasilitas dasar penunjang jamaah selama menjalankan haji.
Meningkatkan rekrutmen dokter dalam negeri harus jadi prioritas. Demikian kata Wakil Ketua DPR-RI Bidang Kesejahteraan, Muhaimin Iskandar.