Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada November nanti, sudah seharusnya para calon bupati, wali kota, dan gubernur menyuarakan program penyediaan "air keran siap minum" gratis setara air mineral kemasan. Kota-kota besar di Indonesia sudah seharusnya menyediakan layanan tersebut. Apalagi jika pemerintahan baru nanti menjalankan program makan siang gratis bagi siswa, di sekolah perlu disediakan air keran siap minum.
Di beberapa kota sudah tersedia fasilitas ini namun jumlahnya sangat sedikit, kecuali Kota Malang dengan 160 titik yang tersebar di ruang publik dan Surabaya 30 titik. Kota lain seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, tersedia kurang dari 10 titik. Di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN), pemerintah menyiapkan fasilitas keran air minum.
Program "air keran layak minum" sudah seharusnya menjadi prioritas jika Indonesia ingin melakukan lompatan menjadi negara maju. Dampak inisiatif ini akan cukup signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut sebuah kajian yang meneliti bagaimana Bialla, kota kecil terpencil di Papua Nugini, berpenduduk 13 ribu jiwa, dapat berkembang setelah memperoleh akses ke air keran bersih yang mengalir . Studi tersebut menemukan bahwa menyediakan akses yang andal ke air minum bersih di depan pintu rumah penduduk bisa menurunkan risiko penularan penyakit melalui air air seperti kolera, diare, disentri, hepatitis A, dan tifus. Layanan tersebut juga meningkatkan angka kehadiran sekolah di kota tersebut. Anak-anak yang mendapat akses ke sumber air yang lebih baik dapat menghasilkan kesehatan yang lebih baik, dan dengan demikian kehadiran di sekolah menjadi lebih baik.
Laporan Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan program penyediaan air minum di kota-kota besar telah secara signifikan mengurangi penyakit yang ditularkan melalui air seperti kolera dan diare, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, di mana air minum yang tidak aman menyebabkan sekitar satu juta kematian terkait diare setiap tahunnya. Akses air yang lebih baik meringankan beban ekonomi dan sosial, menghemat waktu dan energi untuk pengambilan air. Hal ini akan meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya medis, dan meningkatkan kehadiran di sekolah.
Program-program ini bertujuan untuk memastikan akses yang adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua orang, khususnya masyarakat kurang mampu. Keberlanjutan dan ketahanan sangat penting, yang membutuhkan perlindungan dan diversifikasi sumber air untuk memastikan kelangsungan jangka panjang di tengah tantangan seperti perubahan iklim dan pertumbuhan populasi.
Layanan air keran layak minum juga bisa menurunkan konsumsi air minum kemasan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat konsumsi air galon di Indonesia termasuk tinggi, dengan DKI Jakarta paling tinggi (79,39 persen), disusul Kalimantan Timur 79,19 persen. Sementara itu, harga air kemasan di Indonesia cukup tinggi, untuk 1,5 liter antara Rp 5.500 hingga 25.000 sedangkan di Mesir hanya US$ 0,14 atau Rp 2.168.
Ekonom senior Bambang Brodjonegoro mengatakan turunnya tingkat ekonomi kelas menengah di Indonesia antara lain akibat kebiasaan sehari-hari mengonsumsi air galon. Menurut Bambang, tingkat konsumsi air galon secara tidak sadar menggerus penghasilan kelas menengah.³
Air keran hemat biaya dan ramah lingkungan, mengurangi limbah plastik dan konsumsi energi yang terkait dengan produksi air minum kemasan. Kandungan mineralnya seringkali lebih unggul, karena proses pengolahan mempertahankan nutrisi penting, sedangkan air minum kemasan dapat kehilangannya. Jika disaring dengan benar, air keran aman untuk diminum, menghilangkan kontaminan secara efektif, dan rasanya sama segarnya dengan air minum kemasan.
Dengan memilih air keran yang aman, seperti yang terlihat di banyak negara maju, masyarakat dapat menghemat biaya air minum kemasan. Jika kota-kota di Indonesia meningkatkan infrastruktur air mereka, penduduk dapat mengakses sumber air yang lebih efisien dan terjangkau tanpa mengorbankan kualitas, sehingga meningkatkan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Indonesia dapat memetik pelajaran berharga dari kota-kota di seluruh dunia yang berhasil menyediakan air keran layak minum. Kota Zermatt mendapatkan air mereka dari lingkungan alam yang dilindungi, yang menjamin kemurniannya. Indonesia dapat Menetapkan Daerah Aliran Sungai yang Dilindungi, yakni melindungi area di sekitar sumber air untuk mencegah polusi dari limpasan pertanian dan pembangunan perkotaan.
Kota-kota dengan air keran berkualitas tinggi, seperti Munich dan Vancouver, telah berinvestasi secara signifikan dalam infrastruktur air mereka. Ini termasuk meningkatkan instalasi pengolahan air untuk memastikan bahwa instalasi tersebut memenuhi standar keselamatan tinggi.
Regulasi yang efektif sangat penting. Misalnya, kota-kota di AS mematuhi Undang-Undang Air Minum yang Aman, yang mewajibkan pengujian dan pelaporan rutin. Indonesia dapat Mengembangkan Standar Kualitas Air yang Komprehensif, antara lain membuat dan menegakkan regulasi yang menetapkan tingkat kontaminan maksimum.
Kota-kota seperti San Francisco memanfaatkan teknologi untuk pengelolaan air yang efisien. Indonesia dapat Mengadopsi Sistem Pengelolaan Air Cerdas: Menggunakan sensor dan analisis data untuk memantau kualitas air secara real-time dan mendeteksi kebocoran dalam sistem. Indonesia juga bisa mendorong penggunaan kembali air limbah yang diolah untuk keperluan non-minum sehingga mengurangi pasokan sumber air bersih.
Kota-kota yang berhasil dengan air keran layak minum mempraktikkan keberlanjutan. Indonesia dapat Mendorong Pertanian Berkelanjutan untuk mempromosikan praktik yang meminimalkan limpasan bahan kimia ke dalam persediaan air. Berikutnya melaksanakan program yang mendorong pengumpulan air hujan untuk melengkapi persediaan air.
Dengan mengadopsi strategi ini, Indonesia dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas air kerannya, memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses ke air minum yang aman. Pengalaman kota-kota dengan sistem air yang berhasil memberikan peta jalan untuk mengembangkan solusi efektif yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
Pendanaan untuk program air minum yang terjangkau berasal dari anggaran pemerintah pusat (APBN) dan APBD, yang mencakup biaya operasional dan pemeliharaan seperti pengolahan dan distribusi air. Subsidi silang biaya pengguna juga penting; penduduk yang lebih kaya membayar tarif yang lebih rendah daripada air minum kemasan, sementara rumah tangga berpenghasilan rendah dikecualikan. Pendapatan dari tarif ini merupakan sumber pendanaan utama.
Pemerintah dapat memberikan hibah, subsidi, atau bantuan keuangan untuk meningkatkan infrastruktur air minum, terutama untuk kotamadya yang lebih kecil. Perusahaan air dapat menerbitkan obligasi atau mendapatkan pinjaman untuk proyek besar, dan pemerintah daerah dapat bermitra dengan perusahaan swasta melalui Kemitraan Publik-Swasta (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha/KPBU) untuk mengelola sistem, menawarkan pendanaan dan keahlian dengan imbalan bagi hasil pendapatan atau kontrak layanan.
Di perkotaan, akses air minum aman baru menyentuh angka 15,1 persen. Sementara di pedesaan capaiannya baru sekitar 8,3 persen.
Program-program ini bertujuan untuk memastikan akses yang adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua orang, khususnya masyarakat kurang mampu.
Solusi Jakarta dan Surabaya untuk berubah dan diubah menjadi Kota Layak Huni (Livable Cities) seharusnya menjadi prioritas pemerintah baru dan semua calon Gubernur Jakarta dalam Pilkada.
Beragam tema pilihan kami suguhkan dalam jurnal ini dengan analisis mendalam dan pengayaan data dari sumber tepercaya.
Pemutusan hubungan kerja (PHK) melonjak signifikan sepanjang paruh pertama 2024. Di sejumlah daerah, jumlah pekerja yang mengalami PHK bertambah hingga puluhan kali lipat.
Jika benar resesi AS bakal melemahkan ekonomi Indonesia, kemungkinan besar akan ada sejumlah sektor industri yang bakal terdampak.
Kelompok oligarki menguasai sektor-sektor ekonomi utama seperti sumber daya alam, perbankan, tanah, telekomunikasi, media, dan infrastruktur, yang memungkinkan mereka memengaruhi kebijakan politik dan sosial untuk melayani kepentingan mereka.
Perlu disadari bahwa ramainya pembahasan penyelenggaraan haji 2024 timbul karena kurangnya fasilitas-fasilitas dasar penunjang jamaah selama menjalankan haji.
Meningkatkan rekrutmen dokter dalam negeri harus jadi prioritas. Demikian kata Wakil Ketua DPR-RI Bidang Kesejahteraan, Muhaimin Iskandar.