Image
Pekerja di pabrik Sritex/Kredit: sritex.co.id

Langkah Selamatkan Sritex, Atasi Krisis Bahan Baku

ANALISIS BERITA | Penulis: NGARTO FEBRUANA | Peneliti RPK | Published: 28 November 2024 |

PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menghadapi tantangan serius akibat krisis bahan baku, yang membuat perusahaan hanya mampu bertahan dalam produksi selama tiga minggu ke depan. Sebagai salah satu perusahaan tekstil terkemuka di Asia Tenggara, Sritex kini berada di ambang kebangkrutan.

Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, menegaskan bahwa Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan terus memantau situasi ini dengan seksama. Sritex mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan baku di Indonesia karena beberapa faktor yang saling terkait, terutama setelah perusahaan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Keputusan tersebut mengakibatkan akses perusahaan terhadap izin usaha dan fasilitas impor terhambat, sehingga proses importasi bahan baku terhenti dan menyebabkan kekurangan pasokan.

Setelah dinyatakan pailit, Bea Cukai membekukan semua fasilitas yang dimiliki Sritex, termasuk akses ke kawasan berikat. Bahan baku yang sudah diimpor dan tertahan di Bea Cukai tidak dapat dikeluarkan tanpa persetujuan dari kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Proses untuk mendapatkan kembali izin dan akses ke bahan baku menjadi rumit dan memakan waktu, mengingat perlunya mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Saat ini, Sritex hanya memiliki stok bahan baku yang cukup untuk beberapa minggu ke depan. Tanpa penyelesaian cepat dalam proses administrasi dan izin, perusahaan berisiko kehabisan bahan baku, yang dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Selain tantangan administratif, Sritex juga menghadapi masalah dalam rantai pasokan lokal. Meskipun ada upaya untuk mengembangkan produksi bahan baku di dalam negeri, kualitas dan ketersediaan bahan baku lokal sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan produksi.

Sritex berkomitmen untuk mencari solusi agar dapat kembali beroperasi secara normal dan memenuhi kebutuhan bahan baku untuk produksi. Sebagai salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, Sritex telah berupaya mengembangkan rantai pasokan lokal, termasuk investasi dalam produksi bahan baku seperti benang dan kain. Namun, tantangan dalam akses ke bahan baku berkualitas tetap ada, dan banyak perusahaan tekstil di Indonesia, termasuk Sritex, terpaksa mengimpor bahan baku karena kualitas bahan baku lokal sering kali tidak memenuhi standar yang diperlukan.

Pemerintah Indonesia juga menyadari pentingnya pengembangan industri bahan baku dalam negeri dan berupaya memperkuat kerja sama dengan pemasok lokal. Ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan daya saing di pasar global. Sritex dan perusahaan tekstil lainnya didorong untuk meningkatkan kualitas bahan baku lokal agar dapat bersaing dengan produk impor, termasuk melalui investasi dalam teknologi dan pelatihan.

Dalam upaya membantu Sritex, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis, terutama setelah perusahaan tersebut dinyatakan pailit. Pemerintah berusaha memperbaiki kebijakan terkait impor bahan baku, termasuk pengurangan bea impor untuk bahan baku tekstil, guna mempermudah akses perusahaan terhadap bahan baku yang diperlukan untuk produksi.

Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan empat kementerian untuk mengevaluasi opsi dan skema penyelamatan Sritex, yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Tujuannya adalah untuk memastikan operasional perusahaan tetap berjalan dan melindungi karyawan dari risiko PHK. Kementerian Perindustrian berencana melakukan audiensi lanjutan dengan Sritex untuk membahas skema penyelamatan yang diusulkan oleh perusahaan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah akan memulai diskusi dengan kurator yang ditunjuk untuk menangani kebangkrutan Sritex, dengan tujuan mencari solusi agar perusahaan dapat kembali beroperasi dan melanjutkan kegiatan ekspor dan impor. Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan telah berkoordinasi dengan Sritex untuk memastikan bahwa jika terjadi PHK massal, semua pekerja yang terdaftar akan menerima hak-hak mereka, termasuk jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan, yang dapat membantu mengurangi dampak sosial dari krisis yang dihadapi Sritex.


Berita Terkait:

Sebelum Pailit, Ekspor Sritex Turun Drastis, Ini Penyebabnya
Indonesia Bisa Tiru 5 Negara Ini untuk Selamatkan Sritex
Langkah Selamatkan Sritex, Atasi Krisis Bahan Baku Sritex, Belajarlah dari Korea Selatan Selamatkan Hyundai dan Samsung