Reporter: Tiara Sipayung; Editor: Ngarto Februana |
Muktamar PKB yang digelar pada Sabtu-Ahad, 24-25 Agustus 2024 di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, telah selesai. Diikuti oleh 2.888 peserta, dari DPW dan DPC seluruh Indonesia, muktamar PKB dibuka oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Sabtu. Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang menurut jadwal akan menutup muktamar pada Ahad, 25 Agustus, batal hadir. Muktamar memilih secara aklamasi Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB 2024-2029. K.H. Ma’ruf Amin menjadi Ketua Dewan Syuro PKB.
Ketua Bidang Sumber Daya Alam dan Energi DPP PKB 2019-2024, Daniel Johan, mengatakan seluruh peserta muktamar dari DPW dan DPC merasa puas dan bangga atas kepemimpinan Muhaimin Iskandar selama ini. "Dalam tiga kali pemilu berturut-turut (2014, 2019, dan 2024), PKB terus mengalami peningkatan suara dan jumlah kursi baik DPR, DPRD provinsi, kabupaten/kota," kata Daniel kepada Tiara Sipayung dari RPK melalui pesan Whatsapp. Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR 2019-2024 itu, pencapaian tersebut menunjukkan Cak Imin--sapaan akrab Muhaimin Iskandar--memiliki kepiawaian dalam memimpin organisasi sebesar PKB.
"Mengelola partai itu tidak mudah baik dari sisi pengorganisasian, operasionalisasi, hingga mengelola SDM yang tepat, namun Gus Muhaimin mampu mengarahkan PKB menjadi partai besar," ujar Daniel. Atas dasar itulah, menurut Daniel, yang membuat kader-kader merasa perlu mendorong agar PKB dipimpin kembali oleh Gus Muhaimin untuk lima tahun ke depan. Lebih dari itu, anggota DPR terpilih dari Dapil Kalimantan Barat I ini mengatakan bahwa para kader berharap pada tahun 2029 kelak, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bisa mencalonkan diri menjadi presiden dan terpilih.
Menurut Daniel, untuk lima tahun ke depan, tantangan pembangunan sangat kompleks seperti soal ekonomi, lingkungan, ketegangan geopolitik, dan urusan pangan. Untuk itu, kata Daniel, "Dibutuhkan kerja sama semua elemen bangsa." Daniel menjelaskan program pembangunan yang menjadi fokus PKB untuk lima tahun ke depan dapat dirancang untuk mengintegrasikan berbagai aspek penting, termasuk pangan, SDM, infrastruktur, hukum, sosial, dan lingkungan. Salah satu program, kata Daniel, adalah kemandirian pangan. "Mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan dan mendukung petani dengan teknologi terbaru," ujar dia. "Mazab kita bukan ketahanan pangan tetapi kedaulatan pangan, sesuai dengan UU pangan, sehingga persoalan pangan harus diupayakan pemenuhan dari dalam negeri, hal ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan," kata Daniel.
